Kelangkaan minyak goreng (migor) juga terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Pantauan blokBojonegoro.com, Rabu (16/02/2022) sejumlah pasar tradisional maupun ritel modern tampak diserbu beberapa pengunjung yang membutuhkan minyak goreng. Baik untuk persediaan rumah tangga maupun produksi pedagang.
Polres Bojonegoro akan menindak tegas oknum yang kedapatan menyalahgunakan kebijakan minyak goreng satu harga yang telah ditetapkan pemerintah, dengan menimbun dan menjual kembali minyak goreng dengan harga tinggi untuk mengambil keuntungan pribadi. Dipastikan bakal ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal itu, menindaklanjuti dari maraknya penjualan minyak goreng kemasan yang dilakukan secara online dengan harga di atas yang telah ditetapkan pemerintah.
Kelangkaan komoditas minyak goreng di kalangan masyarakat Kabupaten Bojonegoro, tak lantas mengurangi sedikit pun geliat dagang para pelaku online shop untuk berburu stok.
Tampak puluhan warga berjajar dari tempat parkir hingga depan pintu masuk di salah satu swalayan yang ada di Kabupaten Bojonegoro hanya untuk antre mendapatkan minyak goreng.
Bupati Bojonegoro Anna Muawanah merespon cepat adanya keluhan warga terkait sulitnya mendapatkan minyak goreng. Bupati Anna menegaskan, pihaknya telah berkirim surat ke Provinsi Jawa Timur untuk pengadaan pasar murah.
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah memberlakukan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng dengan rincian. Minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter. Kebijakan HET ini berlaku pada 1 Februari 2022.
Di tengah langkanya minyak goreng di masyarakat, beredar kabar salah satu pusat perbelanjaan di Bojonegoro mewajibkan pembeli belanja minimal Rp200 ribu untuk bisa mendapatkannya.
Tak kurang dari 20 orang terlihat antre tak beraturan di depan toko Sumber Agung, Jl. Hasyim Asyari 163 Bononegoro. Para pembeli itu, sedang mengantre untuk mendapat jatah minyak goreng yang sebelumnya telah dibatasi oleh penjualnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyebut, kelangkaan minyak goreng seharusnya tidak terjadi. Sebab, secara hitungan, kebutuhan minyak goreng masyarakat Jawa Timur yang mencapai 59.000 ton per bulan. Angka itu mampu terpenuhi dengan kapasitas produksi pabrik yang mencapai 62.000 ton per bulan. Artinya, terdapat surplus sebesar 3.000 ton.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meninjau implementasi kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, hari ini, Kamis (3/2//2022). Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Isy Karim, Kepala Biro Humas Ani Mulyati dan Direktur Perkulakan dan Ritel Perumda Pasar Jaya Anugrah Esa.