Perlindungan dan pemenuhan hak anak membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat pemahaman dunia usaha, media massa, lembaga masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan melalui Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA), Kamis (8/10/2026).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong keterlibatan lintas sektor dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Langkah tersebut diperkuat melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Desa Karangsono, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, mulai menyiapkan regulasi khusus untuk memperkuat pencegahan perkawinan anak. Melalui workshop penyusunan Peraturan Desa (Perdes), pemerintah desa bersama masyarakat menargetkan terwujudnya Desa Karangsono dengan nol kasus perkawinan anak.
Upaya mencegah kekerasan dan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro diperkuat hingga tingkat desa. Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro melalui Program Inklusi menggelar pertemuan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perkawinan Anak (Satgas PPKPA).
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kader yang tidak hanya memiliki kepedulian, tetapi juga memahami mekanisme kerja yang jelas. Karena itu, penguatan kapasitas kader perlu dibarengi dengan pemahaman mengenai standar operasional prosedur (SOP).
Pemkab Bojonegoro mendorong masjid menjadi pusat pembentukan karakter, iman, dan benteng perlindungan anak. Yakni dengan menggelar kegiatan Pembinaan Standardisasi Masjid menuju Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (23/6/2026).
Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Bojonegoro melalui Tim Inklusi menggelar Lokakarya Mendorong Musyawarah Desa (Musdes) Inklusif bagi perempuan dan kelompok rentan di Kabupaten Bojonegoro, Kamis (7/5/2026). Kegiatan yang mengusung tema “Menguatkan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan melalui Musyawarah Desa Inklusif” ini berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro.
Fenomena cerai di usia 17 tahun masih bermunculan di Kabupaten Bojonegoro. Pernikahan usia dini diduga menjadi biang kerok munculnya perceraian tersebut, selama tiga tahun terakhir.
HKI Unugiri Fakultas Syari'ah dan Adap berkolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan kegiatan Seminar GENRE Goes to Campus dengan tema “Menikah di Usia Muda: Antara Cinta, Kesiapan, dan Risiko Perceraian”, yang bertempat di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) serta GENRE Bojonegoro sebagai bagian dari upaya edukasi pernikahan usia muda dan pencegahan perceraian.
Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terus berupaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yakni dengan melakukan beberapa langkah diantaranya sinergi dengan Forkopimda dan stakeholder terkait hingga tingkat desa.