Rapat Paripurna DPRD Bojonegoro, Bupati Wahono Paparkan LKPJ 2025
DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro Tahun Anggaran 2025, Rabu (11/3/2026).
DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bojonegoro Tahun Anggaran 2025, Rabu (11/3/2026).
Pemkab Bojonegoro terus berupaya meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD). Salah satunya meningkatkan sinergi dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai langkah optimalisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP).
Dari 11 item yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro dari sektor pajak, ada sektor yang pendapatan pajaknya masih di bawah 10 persen, lantaran diantaranya karena terdampak pandemi covid 19.
Direktur Utama (Dirut) PT. BBS Bojonegoro, Toni Ade Irawan mengaku, PT. BBS (Bojonegoro Bangun Sarana) dari minus setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bergerak ke surplus. Artinya mampu menyumbang PAD.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. BBS Kabupaten Bojonegoro menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah tahun 2018. Realisasinya hanya Rp120 juta lebih (Rp120.562.274).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro hanya bisa gigit jari, meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, namun pesimis menentukan target proyeksi pendapatan pajak. Kemandirian keuangan Kabupaten Bojonegoro masih rendah, dibanding dengan tiga sumber pendapatan lainnya.
Ada beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi paling banyak yang menyumbang PAD Kabupaten Bojonegoro adalah Rumah Sakit (RS). Sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro harus berupaya semaksimal mungkin dalam mencari tambahan Pendapatan lain selain dari rumah sakit.