Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa menandatangani piagam peresmian sarana dan prasarana SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur di Bojonegoro, Rabu (28/1/2026).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat pendidikan berdampak melalui peresmian sarana dan prasarana SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur serta rehabilitasi dan revitalisasi SMA, SMK, dan SLB negeri maupun swasta se-wilayah Bojonegoro dan Tuban, yang hari ini diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa, Rabu (28/1/2026).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Linmas Tahun 2025 dan Rencana Penyaluran BKK Linmas Tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di Pendopo Malowopati, Senin (15/12/2025).
Proses penerimaan siswa baru di SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jawa Timur di Kabupaten Bojonegoro tahun ajaran 2025 diwarnai dugaan pungutan liar (Pungli). Bahkan, salah satu wali murid calon siswa mengaku dimintai uang senilai Rp30 juta.
Sebagai salah satu kunci utama pembangunan bangsa, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas yang terus diperkuat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Tidak hanya berfokus pada tingkat daerah, Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam mencetak talenta unggul yang siap berkontribusi di level nasional.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bojonegoro, mengamankan sepasang pasangan bukan suami istri LA (20) dan LG (24) asal Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Pasangan tak resmi ini diamankan di salah satu kost yang ada di Kota Bojonegoro. Penangkapan sepasang pemuda tersebut berdasarkan adanya laporan masyarakat.
Pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro, dianggap terlalu tergesa-gesa jika melihat jadwal yang sudah ditetapkan. Dalam hearing, Senin (14/8/2017), meminta pengisian perangkat desa harus diubah atau diundur. Hal tersebut disampaikan
Jelang rekrutmen perangakat desa serentak yang akan digelar Kabupaten Bojonegoro, masyarakat ramai-ramai menyiapkan segala perlengkapan administrasi agar bisa lolos untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Salah satu persyaratan yang harus disertakan adalah sertifikat menguasai information technology (IT) seperti bisa mengoperasikan komputer.
Tim rekrutmen perangkat desa tidak dapat menggunakan dana dengan seenaknya. Pasalnya dalam proses seleksi biaya dibatasi Rp15 juta, yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa dengan menggunakan dana APBDes setempat masing-masing.
Pasca pengesahan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang perangkat desa, persaingan warga menduduki jabatan tersebut akan terjadi. Pasalnya ribuan perangkat desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro akan segera diisi.