Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Arif Budiman, hadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2019 di Tahun 2018 KPU Provinsi, Kabupaten/Kota se Jawa Timur di Hotel Aston Bojonegoro, Kamis (27/12/2018).
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur yakin hasil rekomendasi yang dimusyawarahkan pada acara evaluasi gabungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se Jatim, Kamis (27/12/2018) di Hotel Aston Bojonegoro akan tetap dijalankan meski ada rencana pergantian anggota KPU Jatim pada Februari 2019 mendatang.
Jadwal kampanye Pemilu 2019 dimulai pada 23 September, yakni setelah penetapan DCT Anggota Legislatif serta pasangan Capres dan Cawapres.
Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur, Aang Khunaifi, mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghindari komentar di media sosial (Medsos)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro menggelar sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Hotel Dewarna setempat, Sabtu (22/12/2018).
Pelanggaran kampanye peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang mendominasi saat ini adalah pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) baik itu partai politik (Parpol) maupun Calon Legislatif (Caleg). Misalnya, dipaku di batang pohon tepi jalan.
Para kontestan yang akan ikut meramaikan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 mendatang diminta hati-hati. Sebab, jika salah dalam kampanye bisa terancam pidana. Misalnya, melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (12/12/2018) siang ini menggelar sosialisasi terkait penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK). Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Bawaslu, Jalan Teuku Umar nomor 07 yang dihadiri komisioner Bawaslu dan Satpol PP Pemkab Bojonegoro. Tak ketinggalan 14 perwakilan Parpol.
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Malo Kabupaten Bojonegoro, melakukan Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tahap III, sekaligus melakukan sinkronisasi data yang ada di lapangan.
Kendala terbatasnya anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di masing-masing tingkatan dapat dibantu pemantau Pemilu yang resmi. Namun, tidak sembarang pemantau bisa melakukan pengawasan sebab harus bersertifikasi oleh Bawaslu RI.