Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro bukan tanpa alasan mengeluarkan Legal Opini (LO) terkait penerimaan Dana Hibah APBD 2018 kepada lembaga pendidikan menengah SMA/SMK/MA Swasta. Namun ada dasar hukum tertentu yang menjadi acuan.
Ratusan Pengurus Lembaga Pendidikan Madin, SMP/Mts, SD/MI, TK/PAUD, SMA/SMK/MA Swasta se-Kabupaten Bojonegoro, mempertanyakan kejelasan pencairan Dana Hibah APBD 2018 Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (29/12/2018).
Sebanyak 13 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bojonegoro mengikuti Penilaian Kompetensi Bidang dan Wawancara Akhir Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemkab Bojonegoro, Kamis (27/12/2018).
Penilaian Kompetensi Bidang dan Wawancara Akhir Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dilakukan di Creative Room lantai 6 gedung pemkab setempat, Rabu (26/12/2018).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dianggap belum sepenuhnya menggunakan konsep Transparancy And Goverment Accountabillity (TGA). Seperti yang disampaikan oleh Koordinator Divisi Advokasi IDfoS Indonesia, Ainun Na'im, kepada blokBojonegoro.com, Jumat (21/12/2018).
Prestasi membanggakan diraih oleh Kabupatan Bojonegoro, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Kabupaten Bojonegoro.
Menindaklanjuti pengaduan beberapa kepala sekolah, pimpinan dewan mengumpulkan komisi dan fraksi, Rabu (12/12/2018) siang. Pertemuan di ruang ketua DPRD berlangsung tertutup, bahkan pintu ruangan dikunci.
Beberapa Kepala Sekolah baik jenjang SMA/SMK/MA/SMP maupun MTs mengadu ke DPRD Bojonegoro, Selasa (11/12/2018) guna menanyakan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, yang tidak mencairkan dana bantuan diberikan oleh pihak Pemkab Bojonegoro kepada puluhan sekolah. Padahal selama ini pihak sekolah telah melakukan pembangunan sekolah tersebut dengan hutang material.
Lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI tahun ini menyerahkan predikat survei kepatuhan bagi instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik, Senin (10/12/2018) di studio utama TVRI Jakarta.
Pemerintah daerah, diberikan kewenangan untuk mengelola daerah masing-masing. Oleh karenanya, perlu adanya koordinasi bagi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.