Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, telah menerima hibah tanah dari warga yang diperuntukkan membangun bagi kepentingan masyarakat umum, seperti sekolah dan pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Setelah beberapa Kepala Dinas (Kadin) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalami kekosongan. Pemkab mulai melakukan proses pengisian lima Kadin yang kosong tersebut, dengan membuka pendaftaran calon pelamar.
Bertempat di Jakarta Covention Center (JCC), pada Kamis (8/11/2018), Bupati Bojonegoro DR. Hj. Anna Mu'awanah, menerima penghargaan 10 instansi terbaik (Top 10) pengelola pengaduan pelayanan publik tahun 2018, dalam forum International Public Service (IPS) Forum Tahun 2018 yang digelar Kementerian PAN-RB tanggal 7 sampai dengan 8 November 2018.
Senin (05/11/2018) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, bersama Polres Bojonegoro, Jawa Timur menggelar kegiatan pembekalan tiga pilar plus dan elemen masyarakat di Pendopo Kecamatan Gayam.
Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang biasa berdagang di Jalan Pasar Kota Bojonegoro melakukan aksi demonstrasi, di depan Pendopo Malowopati, Senin (5/11/2018). Mereka menolak direlokasi ke halaman tempat parkir pasar, dan ingin bisa terus berjualan di jalan.
Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), mengunjungi Kabupaten Bojonegoro, Selasa (23/10/2018). Bertempat di Ruang Angling Darma Pemkab Bojonegoro, hadir Staf Ahli Bidang Pendidikan APKASI, Himmatul Hasanah yang mengenalkan tentang APKASI dalam sosialisasi yang diikuti sekitar 500 peserta dari Dinas Pendidikan, Kepala SD dan SMP, UPTD, Pengawas, MKKS, IGTKI, serta HIMPAUDI.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bojonegoro menjaring tiga dari lima pelajar yang kedapatan bolos, di salah satu cafe di kawasan Mulyoagung jalan Lettu Suyitno Bojonegoro, Kamis (18/10/2018). Sedangkan kedua temannya melarikan diri. Namun ironisnya salah satu pelajar yang terjaring menyimpan video porno di ponselnya, yang diduga diperankan sendiri.
Bupati Bojonegoro, Anna Mu'awanah terus membenahi pejabat di internal Pemkab Bojonegoro. Termasuk salah satunya dengan tes urin untuk pejabat. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan Aparatur Sipil Negera (ASN) dari narkoba.
Ratusan pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro diminta mengikuti tes urin di ruang Angling Dharma Pemkab, Selasa (16/10/2018).
Harapan kategori II (K2) terus disuarakan agar bisa diakomodir dan diperhatikan pemerintah. Termasuk dalam audiensi dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, di Ruang Produktif Room Lantai 7 gedung Pemkab Bojonegoro, Sabtu (13/10/2018), K2 minta diperhatikan saat rekrutmen CPNS dan ada solusi alternatif lain.