Pengirim: Ali Mujahidin*
blokBojonegoro.com - Pada setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional, kita biasanya disuguhi deretan capaian, program baru, dan optimisme tentang masa depan pendidikan. Namun tahun ini, ada satu pertanyaan yang layak diajukan secara jujur: ketika program studi (prodi) ditutup karena dianggap tidak relevan dengan dunia industri, apakah kita sedang menyelamatkan pendidikan atau justru mempersempitnya? Pertanyaan ini penting, sebab ia menyentuh inti dari arah kebijakan pendidikan tinggi kita hari ini.
Dalam beberapa waktu terakhir, wacana rasionalisasi prodi menguat. Kampus didorong untuk menutup program yang minim peminat, rendah serapan kerja, atau dianggap tidak selaras dengan kebutuhan sektor industri strategis. Di atas kertas, kebijakan ini tampak rasional. Pendidikan memang tidak boleh terlepas dari realitas ekonomi. Lulusan yang menganggur adalah masalah nyata yang tidak bisa diabaikan. Namun, apakah solusi dari persoalan tersebut cukup dengan menutup prodi? Di sinilah kita perlu berhenti sejenak, bukan untuk menolak perubahan, tetapi untuk memastikan arah perubahan itu tidak keliru.
Sejak awal, pendidikan di Indonesia tidak pernah dimaksudkan semata-mata sebagai mesin produksi tenaga kerja. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan adalah proses “menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak” agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam rumusan ini, pendidikan memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar kesiapan kerja.
Di tingkat global, perdebatan serupa juga mengemuka. Martha Nussbaum dalam bukunya Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities mengingatkan bahwa ketika pendidikan terlalu tunduk pada logika ekonomi, ia berisiko kehilangan fungsi utamanya: membentuk manusia yang mampu berpikir kritis, memiliki empati, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Pendidikan yang hanya mengejar efisiensi pasar akan melahirkan tenaga kerja yang terampil, tetapi belum tentu warga yang bijak.
Argumen pemerintah biasanya bertumpu pada ketimpangan antara jumlah lulusan dan kebutuhan industri. Dalam beberapa bidang, seperti pendidikan, jumlah lulusan memang jauh melampaui daya serap. Tetapi pertanyaannya: apakah ini sepenuhnya kesalahan prodi? Di sinilah logika kebijakan mulai tampak problematik.
Banyak penelitian menunjukkan bahwa persoalan utama di negara berkembang bukan sekadar kualitas pendidikan, melainkan struktur ekonomi yang belum mampu menyerap tenaga kerja terdidik. Dani Rodrik (2016) dalam Journal of Economic Growth menyebut fenomena ini sebagai premature deindustrialization, ketika sektor industri belum cukup kuat untuk menjadi motor penyerapan tenaga kerja berkualitas tinggi.
Dalam kondisi seperti ini, menutup prodi ibarat merapikan permukaan tanpa menyentuh akar masalah. Lebih jauh lagi, dunia industri sendiri bukan entitas yang stabil. Ia bergerak cepat, bahkan sering kali tidak terprediksi. Pekerjaan yang hari ini dianggap menjanjikan bisa hilang dalam beberapa tahun akibat otomatisasi dan perkembangan teknologi. Klaus Schwab dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution dalam gagasan tentang Revolusi Industri 4.0 menekankan bahwa masa depan pekerjaan akan ditentukan oleh kemampuan adaptasi, kreativitas, dan pembelajaran sepanjang hayat. Ironisnya, kemampuan-kemampuan ini justru tidak selalu lahir dari prodi yang “paling laku” di pasar.
Ketika pendidikan dipaksa terus-menerus menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri saat ini, ia akan selalu berada dalam posisi reaktif mengejar, bukan memimpin. Padahal, fungsi strategis pendidikan justru terletak pada kemampuannya membentuk masa depan, bukan sekadar menyesuaikan diri dengannya. Selain itu, penutupan prodi juga menyentuh isu yang jarang dibicarakan secara terbuka: keberagaman ilmu pengetahuan. Universitas bukan hanya tempat pelatihan kerja, melainkan juga ruang produksi pengetahuan.
Jika keberlangsungan suatu bidang ilmu sepenuhnya ditentukan oleh logika pasar, maka yang terancam bukan hanya satu atau dua prodi, melainkan keseluruhan ekosistem keilmuan. Bidang humaniora, ilmu dasar, bahkan sebagian ilmu pendidikan bisa terpinggirkan karena tidak segera terlihat manfaat ekonominya. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa banyak kemajuan besar justru lahir dari wilayah yang tidak selalu dianggap “relevan” pada zamannya. Hal ini bukan berarti semua prodi harus dipertahankan tanpa evaluasi. Akuntabilitas tetap penting. Kampus tidak boleh abai terhadap kualitas, daya saing, dan kebutuhan masyarakat. Namun, evaluasi tersebut seharusnya tidak berhenti pada indikator jangka pendek seperti jumlah peminat atau tingkat serapan kerja.
Pendekatan yang lebih bijak adalah transformasi, bukan eliminasi.
Kurikulum dapat diperbarui agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Kolaborasi lintas disiplin dapat diperkuat untuk membuka ruang inovasi baru. Kemitraan dengan industri bisa diperluas tanpa harus mengorbankan independensi akademik. Dengan cara ini, pendidikan tetap relevan tanpa kehilangan jati dirinya. Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu kita ajukan bukanlah prodi mana yang layak ditutup, melainkan bagaimana pendidikan dapat tetap setia pada mandatnya di tengah perubahan zaman.
Peringatan Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa pendidikan bukan sekadar soal pekerjaan pertama setelah lulus. Ia adalah tentang membentuk manusia yang mampu berpikir, beradaptasi, dan memberi makna bagi kehidupan bersama. Menutup prodi mungkin akan membuat statistik terlihat lebih rapi. Tetapi pendidikan tidak pernah sekadar soal angka. Ia adalah tentang masa depan yang sering kali justru lahir dari hal-hal yang hari ini belum kita anggap penting. Jika kita terlalu cepat menutup apa yang dianggap tidak relevan, kita mungkin sedang menutup sesuatu yang justru sangat dibutuhkan esok hari. Dan di situlah ironi itu berada: dalam upaya membuat pendidikan semakin relevan, kita justru berisiko kehilangan maknanya.
*Dosen Pendidikan Ekonomi IKIP PGRI Bojonegoro, dan Wakil Direktur Kumala Edu Institute.
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published