Ancaman fenomena iklim El Nino dan tren penurunan luas baku sawah nasional, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengambil langkah proaktif dengan mengikuti Gerakan Percepatan Tanam Serempak se-Jawa Timur. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (23/04/2026) ini memadukan inovasi teknologi pertanian dengan pendekatan spiritual sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan.
Sebanyak 93 Desa di Kabupaten Bojonegoro terancam mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun 2026. Kemarau tahun ini diprediksi bakal lebih kering, sehingga berdampak signifikan terhadap sektor pertanian dan ketersediaan air bersih di wilayah desa.
Upaya mendorong modernisasi sektor pertanian terus dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya melalui pembinaan ketahanan pangan yang digelar Kodim 0813 Bojonegoro dengan memanfaatkan teknologi drone untuk pemupukan tanaman padi.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengambil langkah antisipatif menghadapi potensi musim kemarau ekstem pada tahun 2026. Upaya tersebut dilakukan melalui penerbitan surat edaran (SE) Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bernomor 520/531/412.221/2026 tertanggal 16 Maret 2026 tentang Antisipasi dan Mitigasi Musim Kemarau 2026 bagi sektor pertanian.
Pemkab Bojonegoro telah mengantisipasi adanya prakiraan musim kemarau panjang. Langkah itu diambil lewat surat edaran (SE) yang dikeluarkan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bernomor 520/531/412.221/2026 per 16 Maret 2026, tentang Antisipasi dan Mitigasi Musim Kemarau 2026 bagi sektor pertanian di wilayahnya. Kondisi musim kemarau di Provinsi Jatim termasuk Kabupaten Bojonegoro, diperkirakan bersifat bawah normal atau lebih kering dari biasanya dengan durasi lebih panjang.
Melalui penetapan Kecamatan Tambakrejo sebagai wilayah sumber bibit sapi Peranakan Ongole (PO), Kabupaten Bojonegoro terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat pemurnian genetik ternak di Indonesia.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono resmi menetapkan M. Choirul Huda sebagai Direktur Utama (Dirut) Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Penetapan pimpinan perusahaan umum daerah yang bergerak di sektor pertanian ini menjadi langkah penting setelah proses pengisian jabatan tersebut tertunda hampir dua tahun.
Pemkab Bojonegoro mengambil langkah strategis untuk terus mengembangkan sektor pangan di tengah ancaman krisis ekonomi global dan fenomena perubahan iklim. Dalam rapat koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Senin (16/03/2026), Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan perlindungan lahan sawah hingga mencapai 87% sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono akan turun tangan menindaklanjuti laporan adanya dugaan gabah kering panen (GKP) yang dibeli dibawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Salah satu faktor harga jatuh di tangan tengkulak adalah kondisi jagung saat panen di Kecamatan Sekar awal tahun 2026 tengah basah. Harga yang diprediksi di atas Rp4.500/kilogram (Kg) ternyata jatuh cukup rendah hanya dikisaran Rp3.600/kg.