Siapkan Perencanaan, DPD PKS Bojonegoro Adakan Rakerda 2022
Dalam menyiapkan perencanaan kerja selama setahun kedepan, hari ini DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bojonegoro mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Minggu (20/3/
Dalam menyiapkan perencanaan kerja selama setahun kedepan, hari ini DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bojonegoro mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Minggu (20/3/
Dipastikan tahun ini pemerintah tidak membuka recrutment Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan hanya akan berfokus pada rekrutment Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PPKM di wilayah Jawa Timur diperpanjang hingga 7 Februari 2022. Jumlah Kabupaten/Kota di Jatim yang menerapkan PPKM level 2 bertambah. Tambahan ini berasal dari Kabupaten/Kota yang turun dari level 1.
Mengingat terjadinya peningkatan pada kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin menuntut kewaspadaan, Pemerintah terus meminta masyarakat untuk bersama mencegah kenaikan kasus COVID-19 dengan cara disiplin protokol kesehatan, menjauhi kerumunan, dan melakukan vaksinasi.
Setelah mendapat dukungan dari keluarga besar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi dan PCNU Sidoarjo, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar kini kembali mendapat dukungan dari Rijalul Ansor NU Bojonegoro di Pondok Pesantren Modern Al Aly Kalitidu, Bojonegoro, Minggu (23/1/2022
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Karangdayu, Kecamatan Baureno mengikuti 2 pelatihan yang diberikan secara khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro di dua tempat sekaligus, Selasa (11/1/2022).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tak hanya sukses meraih berbagai penghargaan pada tahun 2021. Namun juga mampu menunjukkan hasil kinerjanya, seperti pada momen tutup tahun ini Pemkab Bojonegoro sukses merealisasikan pendapatan melampaui target, yakni sebesar 122,78%.
Bakesbangpol Bojonegoro menggelar seminar forum pembaruan kebangsaan (FPK) bagi masyarakat Bojonegoro. Seminar ini sebagai langkah mendorong menjaga keberagaman suku, agama, ras dan golongan untuk bisa mewujudkan kekuatan persatuan dan kesatuan bangsa.
Indeks Monitoring Center For Prevention (MCP) Kabupaten Bojonegoro sesuai penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memperoleh nilai 75,67 persen. Capaian tersebut masih berpotensi meningkat, sehingga Pemkab Bojonegoro optimis mampu mencapai target yang diberikan KPK yaitu di atas 85 persen.
Tidak adanya kuota Tenaga Kesehatan (Nakes) dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2021 ini, membuat beberapa petugas medis atau Nakes kecewa.