Pertumbuhan investasi di Kabupaten Bojonegoro semakin menunjukan geliatnya. Tidak hanya pasar saham yang terus mengalami peningkatan indeks, pasar obligasi juga masih diminati para investor. Para investor beranggapan, masuk ke pasar obligasi tidak akan rugi karena masih lebih tinggi dari inflasi.
Setelah program PNPM berakhir tahun 2014, aset yang dikelola UPK di Kabupaten Bojonegoro mencapai ratusan miliar. Namun tiga tahun terakhir, UPK belum memiliki regulasi yang jelas, karena program nasional tersebut sudah tidak berlanjut.
Tim Penggerak PKK Kabupaten Bojonegoro melalui pendataan dengan Buku Inovasi Data Dasa Wisma mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai LSM dan salah satu Operator Migas di Bojonegoro. Ide pendataan tersebut akhirnya disosialisasikan dengan tema Revolusi Data Kabupaten Bojonegoro.
Pengajuan pinjaman di sejumlah bank di Kabupaten Bojonegoro stabil dengan trend positif. Seperti Bank UMKM Jawa Timur Bojonegoro pengajuan kredit stabil. Kendati demikian, kucuran pencairan pinjaman meningkat karena kebutuhan yang cukup banyak baik dari sektor pertanian maupun lainnya.
Terbilang program baru yang diluncurkan di pertengahan tahun 2016, Penyaluran Kredit Pertanian Jatim (PKPJ) program Bank Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) Jawa Timur mendapat respon yang cukup baik, terbukti kreditor untuk program terdsebut sudah mencapai ribuan.
Tahun 2017 sejumlah bank di Kabupaten Bojonegoro manargetkan ekspansi Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2016.
Meskipun sudah memasuki tahun anggaran 2017, Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Bojonegoro belum menghitung serapan anggaran ditahun 2016. Pasalnya belum semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan pertanggung jawaban kegiatannya.
Pemerintah akan menerapkan tarif baru untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat pada 6 Januari 2017.
Memasuki tahun 2017, semua pos anggaran tahun 2016 harus sudah terserap seluruhnya. Pasalnya jika tidak terserah akan kembali ke kas daerah.