Sebanyak 10.107 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama menerima Anugerah Satyalancana Karya Satya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penghargaan ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi negara atas pengabdian ASN.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro membuka lelang jabatan untuk posisi 4 kepala dinas dan badan. Lelang jabatan pimpinan tinggi (JPT) ini, telah dibuka sejak Rabu 6 Agustus 2025, kemarin.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah menyetujui total 219.364 formasi jabatan fungsional (JF) untuk Kementerian Agama pada tahun 2025. Persetujuan ini menjadi kabar menggembirakan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kemenag yang menantikan kepastian pengisian formasi dan jenjang karier.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, SW di Kabupaten Bojonegoro berakhir dipecat secara tidak hormat oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro. Sebab, SW terbukti melakukan penipuan terhadap puluhan korban sesama guru.
Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disdagkop-UM) Bojonegoro dipecat. PNS berinisial ES ini, dipecat karena bolos kerja selama lebih dari 28 hari, tanpa keterangan yang sah.
Saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mencapai 15.200 orang, terdiri dari 7.000 lebih PNS dan 8.000 lebih Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan penambahan 2.000 lebih PPPK tahap 2, total ASN Bojonegoro akan menjadi 17.528, dengan mayoritas adalah PPPK.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memimpin pelepasan 52 PNS yang purna tugas. Pelepasan dilakukan secara simbolis pada saat memimpin apel rutin di halaman Pendopo Malowopati, Bojonegoro Senin (30/5/2025). Para PNS yang purna tugas adalah masa pensiun per 1 Juli 2025.
Seorang guru di SDN Dander II, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Dwi Susilowati harus menelan pil pahit. Selain menghidupi keluarga seorang diri, ia juga tertipu Rp55 juta dengan iming-iming lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Komisi C DPRD Bojonegoro minta pelaku dugaan penipuan dengan modus loloskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro dinonaktifkan dari status aktifnya sebagai PNS di lingkungan Disdik, Kamis (12/6/2025).
Dugaan pungutan liar (Pungli) senilai Rp380 juta yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) di RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro belum jelas. Sampai saat ini dugaan tersebut masih mengambang, dan belum ada tindakan tegas dari pihak manapun.