Saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mencapai 15.200 orang, terdiri dari 7.000 lebih PNS dan 8.000 lebih Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan penambahan 2.000 lebih PPPK tahap 2, total ASN Bojonegoro akan menjadi 17.528, dengan mayoritas adalah PPPK.
Sebanyak 20 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru mengaku jadi korban dugaan praktik pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara resmi membuka kegiatan Pembekalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 Tahun Anggaran 2024, yang digelar pada hari ini, Senin (23/6/2025) di GOR Utama Bojonegoro, Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander.
Seorang guru di SDN Dander II, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Dwi Susilowati harus menelan pil pahit. Selain menghidupi keluarga seorang diri, ia juga tertipu Rp55 juta dengan iming-iming lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Komisi C DPRD Bojonegoro minta pelaku dugaan penipuan dengan modus loloskan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro dinonaktifkan dari status aktifnya sebagai PNS di lingkungan Disdik, Kamis (12/6/2025).
Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro mengendus adanya sindikat yang bermain dalam dugaan pungutan liar (Pungli) terhadap Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro.
Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro menanggapi pemberitaan terkait dugaan penipuan atau pungutan liar (pungli) yang melibatkan salah satu oknum pegawainya, berinisial W. Dalam klarifikasinya, pihak rumah sakit menegaskan bahwa dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan institusi.
Salah satu oknum pegawai di lingkungan RSUD Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro diduga melakukan pungutan liar (pungli). Oknum pegawai berinisial W ini, diduga meminta uang senilai Rp380 juta, dengan iming-iming akan meloloskan korban menjadi PNS.
Suasana haru dan penuh harapan menyelimuti Aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro, Senin (26/5/2025). Sebanyak 298 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I Tahun 2024 resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, dalam pelantikan serentak yang dilaksanakan secara daring.
Sebanyak 3.129 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos seleksi pada tahap pertama tahun anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan.