Skip to main content

Category : Tag: Program


Sekolah Jadi Lumbung Pembelajaran, “Sikap” Buka Jalan Baru di Sektor Pangan

Isu ketahanan pangan kini tak lagi hanya dibahas di ruang kebijakan, tetapi mulai masuk ke ruang-ruang diskusi publik hingga sekolah. Hal itu tampak dalam forum “Ngaji” (Ngobrol Asyik Jengker Demokrasi) edisi ke-54 yang mengangkat tema peluang baru SMK dalam program ketahanan pangan, Selasa (28/42026) malam.

Info KDMP

Bimtek Laporan Keuangan, Ratusan Pengurus KDMP  Wujudkan Koperasi Transparan dan Akuntabel

Bimbingan Teknis (Bimtek) Laporan Keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) digelar oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Dindagkop UM) Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan ini digelar, Senin (27/4/2026), di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro ini diikuti 430 pengurus sebagai upaya penguatan tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel.

Work From Home (WFH) Kemenag

WFH di Kemenag Setiap Jumat, Cara Baru Tetap Hadirkan Layanan untuk Umat

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Agama untuk menyambut kebijakan Work From Home (WFH) sebagai bagian dari transformasi budaya kerja menuju masa depan yang lebih modern dan berkelanjutan.

SLBN Tambahrejo Bojonegoro

Kepala Sekolah SLBN Tambahrejo Bojonegoro Masuk 10 Terbaik Ajang EJIES 2026

Kabar membanggakan datang dari SLB Negeri (SLBN) Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Kepala Sekolah, Nita Apriliasari, S.Pd. M.Pd, berhasil meraih prestasi gemilang dengan masuk 10 besar terbaik dalam ajang EJIES (East Java Innovative Education Summit) 2026 tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonegoro–Tuban.

Work From Home (WFH)

Instruksi WFH, Menag Instrusikan Layanan Publik Tetap Optimal

Menag Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan layanan publik tetap berjalan optimal meski diterapkan skema work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN dalam rangka mendukung percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.