Pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) resmi mulai dilaksanakan pada Rabu (13/10/2021) hingga Sabtu (23/10/2021) di Gedung Olahraga (GOR) Dabonsia, Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro.
Tingginya angka covid-19 di Indonesia, membuat Pemerintah Pusat hingga Kabupaten berupaya melakukan berbagai penanggulangan dalam menekan laju angka covid.
Beredarnya banyak informasi terkait pendaftaran PPPK akhir bulan Mei 2021. Masyarakat tampak antusias mempersiapkan beberapa dokumen untuk mengikuti pendaftaran program tersebut. Dengan melengkapi beberapa data serta dokumen untuk berhasil dan lolos masuk PPPK.
Sebelumnya puluhan peserta tes perangkat desa (PeraDes) dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro mengadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, terkait adanya indikasi kecurangan saat pelaksanaan rekruitmen.
Sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 817 tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkupan pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2021. Keputusan tersebut menetapkan kabupaten Bojonegoro mendapatkan formasi sebanyak 704 CPNS maupun PPPK. Adapun rincian tersebut yaitu 358 PPPK dan 346 CPNS.
Kuota rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mendapat paling banyak dari pemerintah pusat dibanding tiga kabupaten tetangga, yakni sebanyak 704 CPNS dan PPPK.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengumumkan hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Jumat (30/10/2020) lalu.
Hingga saat ini nasib ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum ada kepastian, padahal beberapa waktu lalu ratusan PPPK tersebut megikuti tes untuk rekrument di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro tengah menyelesaikan penyusunan peraturan daerah yang merupakan aturan teknis tentang seleksi perangkat desa, berupa mutasi perangkat desa.
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Purwosari tidak hanya menyiapkan tenaga terampil yang siap didunia kerja, namun sekolah juga punya peran penting untuk membangun jaringan dengan dunia industri. Agar nantinya lulusannya bisa menyalurkan siswanya untuk menjadi tenag kerja di perusahaan yang membutuhkan.