Pengesahan Undang-Undang TNI pada Selasa 20 Maret 2025 lalu disambut aksi dukungan di Bojonegoro oleh sejumlah ormas dan gabungan masyarakat. Aksi berlangsung tertib dan damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro ini disambut langsung oleh H. Mitro'atin selaku Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sabtu (29/3/2025).
Ratusan mahasiswa dan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang tergabung dalam “Aliansi Veteran Memanggil†melakukan unjuk rasa menolak UU TNI di depan Gedung DPRD Bojonegoro. Unjuk rasa tersebut, berujung chaos, Kamis (27/3/2025).
Sejumlah peserta demo tolak UU TNI di Gedung DPRD Bojonegoro alami luka hingga diringkus polisi. Sejumlah peserta dari gabungan Aliansi Veteran Memanggil yang ditangkap polisi ini, lantaran dinilai provokasi aksi kericuhan, Kamis (27/3/2025).
Sejumlah pekerja rokok dari seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai rangkaian penyampaian aspirasi terkait pasal-pasal tembakau yang terdapat dalam RUU Kesehatan.
Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) M. Thobahul Aftoni menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang menyamakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika. GPK juga mendesak kepada Pemerintah dan DPR RI agar meninjau ulang RUU kesehatan tersebut.
LeeLima organisasi profesi kesehatan menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. Mereka meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mempertimbangkan pembahasan RUU tersebut.
Penemuan mayat kembali terjadi di Sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Bojonegoro, kali ini Rabu (27/1/2021) sesosok mayat tanpa identitas (Mr. X) ditemukan mengapung di aliran sungai Bengawan Solo turut Desa Gedungarum, Kecamatan Kanor sekitar pukul 09.39 WIB.
Ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Bojonegoro Menggugat, menggelar aksi demonstrasi menolak disahkannya UU Cipta Kerja. Aksi demonstrasi ini digelar di depan Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, Kamis (8/10/2020).
Pengurus Cabang Korp PMII Puteri (Kopri) Kabupaten Bojonegoro menyesalkan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Pasalnya, payung hukum yang seharusnya didapatkan kaum perempuan sebagai perlindungan dari kekerasan seksual malah ditarik dari Prolegnas, padahal RUU ini sangat dibutuhkan.
Sejumlah kontroversi selalu saja muncul di DPR. Lembaga yang berisikan para wakil rakyat ini seolah tiada henti menarik perhatian masyarakat, bahkan tidak jarang apa yang terjadi di DPR menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Terbaru, dan yang sedang hangat dibicarakan adalah Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Pada Rapat Paripurna 12 Mei 2020, RUU ini disepakati untuk dibahas sebagai inisiatif DPR dan RUU itu dibawa ke tingkat paripurna setelah didukung tujuh fraksi dalam rapat panja di Badan Legislasi (Baleg).