Sebanyak 168 desa yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dijadwaklan akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada tahun 2019 mendatang. Pilkades tersebut adalah Pilkades serentak yang kedua di Kabupaten Bojonegoro pasca tahun 2016 silam.
Kelanjutan hearing (dengar pendapat) Kepala Desa se-Kabupaten Bojonegoro, yang digelar di gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (8/11/2017) sore, ternyata tidak dihadiri oleh pihak ketiga palaksana ujian perangkat desa yang digelar beberapa waktu lalu yaitu Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan alasan ada agenda yang bertabrakan.
Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.
Terlalu berani apa yang diduga dilakukan oknum Pemerintahan Desa di wilayah timur Kabupaten Bojonegoro. Sebab, untuk alasan pelantikan, calon terpilih dimintai uang hingga lebih dari Rp50 juta.
Mendapat nilai nol dalam hasil pengisian perangkat desa tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada peserta. Pasalnya para peserta mendapatkan informasi terkait kode soal saat sosialisasi sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak.
elalui surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 2 November 2017. Dalam nomor surat 005/560/412.050/2017 yang ditandatangani wakil ketua DPRD, Suyuthi, menerima aduan masyarakat terkait perangkat desa.
Seleksi perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro baru saja dilaksanakan, namun hal ini perlu dilakukan pengawalan oleh berbagai pihak agar seluruh hasil yang sudah berjalan melalui mekanisme itu dapat benar-benar berjalan dengan baik. Termasuk seleksi, pengoreksian maupun pengumuman hasil calon yang mendapat nilai tertinggi dalam proses pengisian perangkat desa serentak tersebut.
Soehadi Moeljono (SM) yang mendaftar ke Partai Demokrat untuk maju dalam Pilkada 2018 serentak, mengejutkan banyak pihak. Pasalnya orang yang menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bojonegoro itu mendaftar ke partai berlambang bintang mercy mendekati injury time.
Sempat malu-malu untuk muncul ke permukaan, akhirnya Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro, Soehadi Moeljono resmi muncul ke pertarungan menuju Malowopati 1, sebutan blokBojonegoro.com untuk Pilbup/Wabup Bojonegoro. Ia mendaftar ke DPD Partai Demokrat untuk penjaringan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati, Sabtu (30/9/2017).
Setelah proses penjaringan pendaftaran Bakal Calon Bupati (Bacabup)-Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Bojonegoro, dilakukan DPC PPP Kabupaten Bojonegoro, partai berlambang ka'bah di Kota Ledre itu mulai meminta masukan dari masyarakat umum, sebelum Musyawarah Pimpinan Cabang (Muspimcab) digelar.