Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kabupaten Bojonegoro mengajak seluruh takmir masjid dan musala untuk melakukan kalibrasi jam waktu salat agar sesuai dengan standar resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ro’aitu Nafif Laha, menyatakan pihaknya sependapat dengan urgensi Gubernur dalam mengakomodasi isu-isu baru yang mempengaruhi ketenteraman masyarakat.
raksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi PAN, Moch. Aziz, menyatakan apresiasinya karena gubernur sependapat dengan latar belakang serta ruang lingkup perubahan Perda.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Raperda ini dinilai menjadi kebutuhan baru untuk menjawab dinamika sosial dan teknologi yang berkembang cepat.
Gubernur Jawa Timur menekankan optimalisasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum selama perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Hal itu ditegaskan melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam Surat Edaran, terkait optimalisasi penyelenggaraan trantibumlinmas saat perayaan NATARU 2024.Â
Dalam rangka Operasi Patuh Semeru 2022, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bojonegoro memberikan hadiah terhadap pengendara yang mematuhi peraturan lalu lintas, hadiah tersebut berupa boneka, cokelat, bunga dan minyak goreng.
Sebanyak 31.553 Depot Air Minum (DAM) tidak layak Higienitas Sanitas Pangan (HSP). Dari total 60.272 DAM yang tercatat hanya 28.719 yang dinyatakan layak. Hal itu diungkap Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam upaya menggalakkan perlindungan konsumen, melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN).
Otonomi daerah yang kebablasan membuat penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) tak terkendali. Sejak diserahkannya kewenangan penerbitan IUP ke daerah pada 2009, ada sekitar 10.000 IUP baru.