Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro menyambut baik kabar akan dicairkannya Tunjangan Profesi Guru (TPG), baik inpassing maupun reguler, oleh pemerintah pusat sebagai peningkatan kesejahteraan guru madrasah.
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Dana Abadi dipastikan tidak ada kaitannya dengan rencana kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Meskipun Bojonegoro Institute (BI) mengkritisi dan menilai lambannya pembahasan Raperda Dana Abadi, tetapi legislatif sudah membentuk Tim panitia khusus dan merencanakan segera melakukan pembahasan.
Pada kegiatan pembinaan dan pertemuan guru madrasah serta sosialisasi JKN-KIS, Kamis (10/8/2017) kemarin, di Aula Kemenag Bojonegoro, juga turut hadir Kuswiyanto, Anggota DPR RI dari Komisi VIII, para peserta sempat membahas terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Sejak Oktober 2014, Komisi VIII DPR RI secara bersama getol memperjuangkan dan mendesak Kementerian Agama RI dan Dirjen Pendidikan Islam agar mempercepat progress penyelesaian Tunggakan Tunjangan Profesi Guru baik PNS dan Non PNS yang belum atau sudah mendapatkan SK Inpassing pada Madrasah dan PAI Sekolah Umum.
Belum cairnya tunjangan GTT maupun PTT (K2 dan Non-K2) membuat DPRD Kabupaten Bojonegoro geram terhadap Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Bojonegoro. Pasalnya, sampai sekarang ini SKPD yang menangani terkait pendidikan di Kota Ledre itu masih memproses nama guru penerima tunjangan tersebut.