Pada bentangan sawah hijau yang menghampar di Desa Bubulan, Kecamatan Bubulan, Kabupaten Bojonegoro, terlihat pemandangan yang tak biasa. Seragam loreng khas TNI menyatu dengan para petani yang sibuk menanam bibit padi.
Pengesahan Undang-Undang TNI pada Selasa 20 Maret 2025 lalu disambut aksi dukungan di Bojonegoro oleh sejumlah ormas dan gabungan masyarakat. Aksi berlangsung tertib dan damai di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro ini disambut langsung oleh H. Mitro'atin selaku Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sabtu (29/3/2025).
Aksi Demo penolakan pengesahan undang-undang (UU) TNI dan RUU Polri - Kejaksaan di Kabupaten Bojonegoro diwarnai aksi vandalisme hingga bentrok dengan Polisi.
Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Veteran Memanggil melakukan unjuk rasa tolak UU TNI di halaman Gedung DPRD Bojonegoro, Kamis (27/3/2025).
Ratusan mahasiswa dan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro yang tergabung dalam “Aliansi Veteran Memanggil†melakukan unjuk rasa menolak UU TNI di depan Gedung DPRD Bojonegoro. Unjuk rasa tersebut, berujung chaos, Kamis (27/3/2025).
Sejumlah peserta demo tolak UU TNI di Gedung DPRD Bojonegoro alami luka hingga diringkus polisi. Sejumlah peserta dari gabungan Aliansi Veteran Memanggil yang ditangkap polisi ini, lantaran dinilai provokasi aksi kericuhan, Kamis (27/3/2025).
Sejumlah pekerja rokok dari seluruh Indonesia melakukan unjuk rasa di Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai rangkaian penyampaian aspirasi terkait pasal-pasal tembakau yang terdapat dalam RUU Kesehatan.
Bos Mafia Gedang, Royhan Ni'amillah pemilik akun TikTok @masroyganteng yang berapa waktu lalu dituding pihak yang mengatasnamakan kelompok wartawan, melakukan pelecehan terhadap profesi jurnalis akhirnya memenuhi panggilan Komite Komunikasi Digital (KKD) Jawa Timur di Kantor Kominfo Jatim, Jalan Ahmad Yani 242-244, Surabaya, Rabu (17/05/2023) sekitar pukul 09.30 WIB
Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) M. Thobahul Aftoni menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang menyamakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika. GPK juga mendesak kepada Pemerintah dan DPR RI agar meninjau ulang RUU kesehatan tersebut.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Media Sustainability (MS). Ini adalah produk hukum yang akan mengatur pola kerjasama dan hubungan antara media dengan platform global, demi ekosistem pers yang berkeadilan.