Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD Jawa Timur Tahun 2026 setelah melalui pembahasan panjang bersama Banggar dan komisi-komisi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi, Y. Ristu Nugroho, pasca bahasan mendalam bersma Banggar dan Anggota Komisi DPRD lainnya.
Fraksi PKB DPRD Jawa Timur menyampaikan keprihatinan terhadap melemahnya postur pendapatan dalam Rancangan APBD Jatim 2026, yang menunjukkan penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Juru Bicara Fraksi PKB Ibnu Alfandy Yusuf mengungkapkan bahwa total pendapatan daerah turun Rp2,8 triliun.
Polres Bojonegoro bakal menggelar Operasi Zebra Semeru 2025 mulai 17 hingga 30 November 2025 mendatang. Operasi tahunan ini digelar secara serentak di seluruh Jawa Timur dengan prioritas penindakan terhadap sejumlah pelanggaran yang dinilai paling berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Hari bersejarah Sumpah Pemuda tahun 2025 di Bojonegoro ternoda oleh aksi tak terpuji ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Bojonegoro. Mereka kedapatan membubarkan diri dan meninggalkan lokasi upacara sebelum acara resmi ditutup.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengkritik serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang baru menyentuh presentase 37 persen, atau hanya Rp2,8 Triliun dari total Rp7,8 Triliun.
Gedung Sport Center dan Pendopo Balai Aspirasi Masyarakat senilai Rp20 Miliar bakal dibangun di kompleks perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro. Dua bangunan ini, ditargetkan selesai akhir tahun 2025 ini.
Hingga akhir Juli tahun 2025, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro baru mencapai 28,56%. Hal ini, bisa menjadi pemicu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang membengkak, jika tidak dilakukan percepatan anggaran.
Operasi Patuh Semeru 2025 telah usai digelar pada Minggu 27 Juli 2025 lalu. Namun, Satlantas Polres Bojonegoro masih melakukan razia di sejumlah titik di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut, membuat pengendara risau, terlebih yang belum menaati aturan lalu lintas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan cukup besar pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk instansi vertikal di Kabupaten Bojonegoro. Kali ini, pada APBD 2025, Pemkab menggelontorkan dana Rp37,2 Miliar untuk pembangunan fisik sejumlah instansi tersebut.
Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk Raudlatul Athfal (RA) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah triwulan kedua tahun 2025 senilai total Rp1,79 triliun segera cair dan siap disalurkan ke rekening masing-masing lembaga.