Gedung Puskesmas Tanjungharjo yang berlokasi di Desa Tanjungharjo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, terancam mangkrak. Sebab, gedung yang telah rampung dan menghabiskan Rp8,4 Miliar ini, diam-diam berdiri diatas kawasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 ini telah menerima bagi hasil 100 persen dari Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) dari Pemerintah Pusat. Total pendapatan DBH Migas yang diterima mencapai Rp 1,94 triliun.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang strategi akhir pelaksanaan APBD 2025, persiapan APBD 2026, serta pemanfaatan Dana Abadi Daerah. FGD digelar di ruang Angling Darma, Gedung Pemkab Bojonegoro kemarin.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6,5 triliun.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bojonegoro tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terdapat selisih anggaran hampir Rp1 Triliun, tepatnya Rp926 miliar.
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bojonegoro pada akhir tahun 2025 dikebut. Selain dari masing-masing dinas terkait, juga bersamaan skema BKK Desa (BKKD). Tampak di sejumlah desa di wilayah Kecamatan Kapas. Seperti di Desa Bogo, jalan akses warga akan dibangun dengan cor rigid. Total volume pembangunan jalan cor di desa tersebut mencapai 1.150 meter, dengan lebar 4 meter.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menekankan pada seluruh OPD agar pada 2026 bergerak cepat dalam pelaksanaan program prioritas. Perencanaan yang matang dan proses lelang tepat waktu akan menjadi kunci penyerapan anggaran. Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memproyeksikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Hj. Khofifah Indar Parawansa, menandatangani persetujuan bersama Raperda APBD 2026 dalam sidang paripurna DPRD Jatim yang dihadiri wagub, pimpinan dewan, sekda, anggota DPRD, serta pejabat pemprov. Ia membuka sambutan dengan ucapan syukur atas kelancaran pembahasan dan kondisi sidang yang berjalan baik.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Hal ini dipaparkan oleh Juru Bicara Fraksi, Hj. Lilik Hendarwati.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) APBD Jawa Timur Tahun 2026 setelah melalui pembahasan panjang bersama Banggar dan komisi-komisi. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara Fraksi, Y. Ristu Nugroho, pasca bahasan mendalam bersma Banggar dan Anggota Komisi DPRD lainnya.