Pemkab Bojonegoro Gelontorkan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp58,9 M untuk Kesehatan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 sebesar Rp 58,9 miliar untuk sektor kesehatan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025 sebesar Rp 58,9 miliar untuk sektor kesehatan.
Komoditas tembakau masih menjadi salah satu andalan sektor perkebunan di Kabupaten Bojonegoro. Berbagai upaya dilakukan Pemkab Bojonegoro untuk mendorong peningkatan produktivitas. Salah satunya dengan program hibah mesin perajang bagi kelompok tani (Poktan) tembakau.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mengoptimalkan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk mendukung program strategis, termasuk pemberantasan rokok ilegal.
Tingginya anggaran dinilai belum cukup tanpa adanya kolaborasi dan sinergi yang kuat antar pelaku pembangunan, khususnya di wilayah yang dikenal kaya akan sumber daya minyak bumi ini.
Penjabat (Pj) Gubernur, Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 kepada 393 buruh pabrik rokok di Kabupaten Bojonegoro, Jumat (19/7/2024).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau (BLT DBHCT) dan Bantuan Sosial Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023.
Sebentar lagi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (BLT DBH CT) segera cair ke rekening masing-masing buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau tanpa melalui rekening desa.
Kabupaten Bojonegoro, memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi (Migas) yang menghasilkan kucuran dana bagi hasil (DBH) rata-rata Rp1,3 triliun per tahun. Dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemkab setempat mampu membangun infrastruktur baik jalan, jembatan, dan program prioritas lainnya termasuk penanggulangan kemiskinan.
Harga minyak dunia yang masih cenderung tinggi hingga akhir tahun 2018, membuat penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Bojonegoro dari Pemerintah Pusat cukup besar. Totalnya sekitar Rp2,284 triliun.
Tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menganggarkan seratus miliar lebih untuk membantu biaya kebutuhan sekolah bagi siswa SMA sederajat yang ada di Kota Ledre.