Rencana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Bojonegoro terus dimatangkan. Setelah studi kelayakan rampung pada 2025, proyek tersebut kini memasuki tahapan persiapan pengadaan dan pembebasan lahan yang ditargetkan terealisasi pada 2027.
Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menggelontorkan anggaran Rp170 Miliar melalui program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) kepada 330 desa pada tahun 2026 mendapat sorotan.
Identitas sebuah daerah berperan penting dalam menggerakkan ekonomi warga. Hal itulah yang telah dibuktikan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menggerakkan ekonomi pengrajin batik lewat motif Obor Sewu yang menjadi motif lokal daerah.
Ribuan warga memadati kawasan Alun-Alun Bojonegoro untuk mengikuti Jalan Sehat dan Senam Massal dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-43, Jumat (25/9/2026).
Pemkab Bojonegoro menyiapkan kegiatan menarik dalam rangka Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 2026. Mengusung semangat “Satu Langkah, Seribu Semangat, Bojonegoro Sehat dan Hebat” peringatan HAORNAS tahun ini dikemas melalui jalan sehat dan senam massal yang melibatkan masyarakat secara luas.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro bakal menggelontorkan sekitar Rp170 miliar untuk program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026. Anggaran tersebut digelontorkan untuk mendukung berbagai pembangunan di desa.
Penyelesaian perkara Suginanto (44), warga Dusun Jeding, Desa Nganti, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, melalui mekanisme restorative justice (RJ) tidak lantas membuat Perum Perhutani KPH Padangan melonggarkan sikap terhadap kasus pengambilan kayu secara ilegal.
Pasien dengan HIV/AIDS di Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan angka mengkhawatirkan. Bahkan, bisa disebut lampu merah. Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bojonegoro, sebanyak 4.251 pasien HIV/AIDS tercatat menjalani pengobatan di berbagai fasilitas kesehatan di Kabupaten Bojonegoro.
Kasus dugaan penebangan pohon di kawasan hutan yang menjerat Suginanto (44), warga Dusun Jeding, Desa Nganti, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, akhirnya diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ).
Perkembangan kemandirian desa di Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan tren positif. Hingga tahun 2026, sebanyak 361 dari 419 desa di Kabupaten Bojonegoro telah berstatus Desa Mandiri.