Rapat pimpinan DPRD bersama fraksi dan komisi di ruang Ketua DPRD Bojonegoro berlangsung tertutup, Rabu (12/12/2018), bahkan pintu ruangan dikunci. Namun setelah rapat selesai, pihak DPRD mengaku agenda rapat tertutup kali ini membahas evaluasi kinerja eksekutif dan legislatif.
Menindaklanjuti pengaduan beberapa kepala sekolah, pimpinan dewan mengumpulkan komisi dan fraksi, Rabu (12/12/2018) siang. Pertemuan di ruang ketua DPRD berlangsung tertutup, bahkan pintu ruangan dikunci.
Kemarin Selasa (11/12/2018) beberapa Kepala Sekolah (Kapsek) baik jenjang SMA/SMK/MA/SMP maupun MTs mengadu ke DPRD Bojonegoro, terkait sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro yang tidak mencairkan dana hibah.
Pasca beberapa Kepala Sekolah (Kasek) baik jenjang SMA/SMK/MA/SMP maupun MTs mengadu ke DPRD Bojonegoro kemarin, perwakilan rakyat langsung bergerak. Sebab, tidak ada alasan untuk menahan untuk bantuan tak cair.
Aduan beberapa Kepala Sekolah yang tidak mencairkan dana hibah itu, dimungkinkan dikarenakan adanya Perubahan APBD 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dikarenakan perubahan keuangan sehingga berdampak dengan beberapa Sekolah yang awalnya menerima bantuan, namun kini dicabut secara mendadak oleh Pemkab Bojonegoro.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro menganggarkan dana insentif bagi guru terpencil atau multigrade sebesar Rp756 juta. Dana itu untuk 315 guru yang mengajar di daerah terpencil, meski begitu hingga kini dana insentif masih belum bisa dicairkan, karena menunggu petunjuk dari bupati.
Dana insentif bagi guru sekolah terpencil (Multigrade), hingga awal bulan Desember ini belum bisa dicairkan dan diterima oleh ratusan guru dikarenakan masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup). Dana insentif (Multigrade) itu bersumber dari APBD tahun 2018.
Polres Bojonegoro telah melimpahkan berkas perkara terkait dugaan kasus korupsi Dana Desa (DD), Desa/Kecamatan Sukosewu, WP, kepada Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Tahun 2018 ini ratusan Madrasah Diniyah (Madin) di Bojonegoro bakal mendapatkan dana dari program Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS), Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro, untuk kesejahteran guru dan murid Madin.
Bantuan Penyelenggara Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) yang bakal diberikan bagi guru dan murid madrasah diniyah (Madin), saat ini masih menunggu proses pengajuan pencairan dan masih nunggu SK dari bupati untuk.