Penampilan Haddad Alwi di hadapan ratusan masyarakat Bojonegoro dalam rangka Hari Santri Nasional (HSN) dan Hari Jadi Bojonegoro (HJB) ke 341 terasa begitu istimewa. Meski hadir dalam konsep sholawatan yang sederhana, namun penampilan Haddad Alwi sukses membuat penonton larut dalam suasana.
Anggaran Dana Desa (ADD) tahap ke 2 tahun 2018 telah talah dicairkan ke masing-masing desa di Kabupaten Bojonegoro.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, telah mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD) tahap ke dua.
Tunggakan Pajak kendaraan yang digunakan oleh pihak desa, rencananya pembayaran pajaknya akan dikoordinir oleh kecamatan masing-masing.
Tim Pembina dari Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (UDD PMII) Kota Surabaya Dr. Sasi Widuri, Dr. Wandai RMK dan Dr. Nelly Anggraeni, mengunjungi UDD PMI Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan kegiatan Pembinaan Jejaring Wilayah Binaan UDD PMI Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (10/7/2018).
Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, khususnya di Desa Bandungrejo berupa minyak dan gas bumi (Migas), menjadi banyak perhatian. Terlebih bagi masyarakat yang ada di wilayah tersebut untuk bisa turut andil dalam proses di dalamnya.
Setelah adanya atensi Presiden dan Kapolri terkait pengawasan penggunaan Dana Desa (DD), Polres Bojonegoro dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melakukan penandatanganan Memorndum of Understanding (MoU) terkait penanganan DD yang digunakan desa.
Dalam video conference (vicon) lingkup kepolisian, mendengarkan dan menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa.
Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baru-baru ini mensosialisasikan terkait penambahan alokasi Dana Desa (DD) kepada desa-desa yang melakukan empat program prioritas kementerian desa dalam memanfaatkan penggunaan Dana Desa (DD). Adapun keempat syarat tersebut dalah Penerapan Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), Pembangunan Embung, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan membangun sarana olahraga, hal tersebut merupakan upaya pengintegrasian ekonomi kawasan pedesaan yang disinyalir akan mempercepat pembangunan ekonomi desa. Tidak tanggung-tanggung alokasi terbaru untuk Dana Desa (DD) tahun depan dari pos kementerian yang dikomandani Eko Putro Sandjoyo tersebut bakalan naik dari 60 triliun menjadi 120 triliun, dengan asumsi bahwa diangka 60 triliun saja rata-rata desa di Indonesia menerima Rp800 juta, maka diangka Rp120 triliun diperkirakan desa akan menerima lebih dari satu miliar.
Dengan adanya pajak kos dipastikan pendapatan Bojonegoro akan meningkat. Hal tersebut diungkap Ketua Persatuan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) Bojonegoro, Moch Subeki menurutnya, jika dengan adanya pajak, pemilik kos akan ikut menyumbang pendapatan untuk Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.