MU, warga Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban satu di antara tiga oknum debt collector yang berurusan dengan pihak kepolisian, karena kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangan dan pemerasan. Sehingga pelaku diminta menyerahkan diri.
Guna menambah kesolidan dan tanggung jawab anggota, Dewan Kerja Ranting (DKR) Pramuka Kecamatan Balen, sore ini, Senin (27/3/2017) menggelar kegiatan Refleksi dan Pendadaran Dewan Kerja, yang bertempat di Bumi Perkemahan Sendang Maibit, Tuban.
Pendamping Kabupaten Program Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2), Ahmad Eman Suharno, melakukan kunjungan ke Kantor Desa/ Kecamatan Ngasem, Rabu, (29/3/2017).
Pemerintah Desa (Pemdes), Desa/Kecamatan Ngasem, melakukan uji coba penanaman benih padi dengan cara transplanter atau alat modern untuk menanam padi.
Satuan Reserse Polres Bojonegoro akhirnya mengamankan dua dari tiga oknum debt collector yang dilaporkan merampas sepeda motor milik seorang pengajar, Lutfi Oktafiani warga Desa Jati Payak, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan di Jalan Veteran beberapa hari lalu.
Kondisi bangunan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Bahrul Ulum, Dusun Dibal, Desa Deling Kecamatan Sekar, sangat memprihatinkan, hal tersebut dikarenakan kondisi gedung dan laintai tak layak untuk dihuni.
Senin (27/3/2017), Karang Taruna Tunas Muda Desa Leran, Kecamatan Kalitidu melaksanakan Rembug Bareng Program. Kegiatan dihadiri oleh 25 peserta terdiri dari pemuda Leran, Perangkat dan Kepala Desa.
Karena sering mendapatkan pengaduan dari konsumen tentang kelakuan debt collector yang beroperasi di jalan dengan seenaknya sendiri. Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro memperingatkan agar segera melapor.
Berbagai cara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan mewujudkan pemilih cerdas. Salah satunya menjalin kerjasama dengan kampus, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada (STIKes ICsada) Bojonegoro.
Sekretaris Desa (Sekdes) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di desa, diwacanakan akan ditarik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro. Namun Asosiasi Kepala Desa (AKD) di Kota Ledre menyikapi informasi tersebut dengan beberapa keinginan Kepala Desa, tetapi kewenangan itu tergantu eksekutif.