ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan Asosiasi Sosial dan Kesejahteraan Sosial (Ademos) melakukan sosialisasi Program Aksi Kemitraan Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Patradaya). Rabu, (26/7/2017) di Desa Jampet dan Tengger, Kecamatan Ngasem.
Tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro dirasa terkesan dipaksakan. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengkaji ulang rencana seleksi untuk pengisian perangkat desa tersebut.
Meski bulan Juli belum kelar, para pedagang bendera musiman di kawasan kota Bojonegoro mulai ramai bermunculan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 pada 17 Agustus 2017.
Bagi anda yang melintas di Jalan Bojonegoro menuju Dander harap berhati-hati. Sebab di jalan tersebut sedang ada proyek pelebaran jalan.
Kedatangan pengurus PKB dan Bakal Calon Bupati (Bacabup), Ana Muawanah ke Kantor PPP dan PDI Perjuangan Kabupaten Bojonegoro, Senin (24/7/2017), multi tafsir. Pasalnya baik pengurus PKB maupun Ana Muawanah enggan berkomentar.
Hingga kini Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan belum menentukan siap menuju koalisi karena menunggu keputusan DPP PDI Perjuangan.
Petani di sebagian wilayah Desa Dander, pada masa kemarau ini lebih memilih tanaman yang tidak banyak membutuhkan air, untuk ditanam di lahan persawahan.
Melestarikan tradisi leluhur, warga Dusun Plimping, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo menggelar sedekah bumi di Makam Mbah Dipo Manggolo yang dikenal penyebar agama Islam di wilayah itu.
Jelang rekrutmen perangakat desa serentak yang akan digelar Kabupaten Bojonegoro, masyarakat ramai-ramai menyiapkan segala perlengkapan administrasi agar bisa lolos untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Salah satu persyaratan yang harus disertakan adalah sertifikat menguasai information technology (IT) seperti bisa mengoperasikan komputer.
Tim rekrutmen perangkat desa tidak dapat menggunakan dana dengan seenaknya. Pasalnya dalam proses seleksi biaya dibatasi Rp15 juta, yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa dengan menggunakan dana APBDes setempat masing-masing.