Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro terus menggencarkan sosialisasi kepada partai politik menjelang Pemilu 2029. Kali ini, sosialisasi digelar di Kantor DPC Partai Gerindra Bojonegoro dengan fokus pada pemenuhan keterwakilan perempuan dan perkembangan kajian penataan daerah pemilihan (dapil), Selasa (23/6/2026).
Ribuan massa yang mengatasnamakan Paguyuban Relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Bojonegoro, Jalan Veteran. Mereka menuntut agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap dilanjutkan dan tidak dihentikan, Senin (22/6/2026) pagi.
Ribuan relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bojonegoro menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro. Ribuan massa tersebut, mendesak program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar tetap dilanjutkan, Senin (22/6/2026) siang.
Seribuan massa yang mengatasnamakan Paguyuban Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Bojonegoro berencana bakal menggeruduk Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, Senin (22/6/2026) besok.
Anggota DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto akhirnya memberikan klarifikasi terbuka terkait laporan dugaan penggunaan ijazah palsu yang dilayangkan oleh seorang berinisial MH ke Polda Jawa Timur dan diteruskan ke Polres Bojonegoro.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro terus menjalin komunikasi dengan partai politik melalui agenda kunjungan kerja dan sosialisasi. Kali ini, jajaran KPU Bojonegoro menyambangi Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Bojonegoro di Jalan Lisman, Kamis (4/6/2026).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan sosialisasi kepada partai politik sebagai bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029. Dalam kunjungan kerja ke Kantor DPD PAN Bojonegoro hari ini, Kamis (4/6/2026) KPU menyampaikan sejumlah agenda strategis, mulai dari pemutakhiran data partai politik hingga rencana evaluasi dan penataan daerah pemilihan (dapil).
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menilai media massa turut berkontribusi terhadap meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah pada 2025.
Puluhan proyek pengairan di Kabupaten Bojonegoro terancam molor. Penyebabnya, lambannya penerbitan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yang membuat pekerjaan infrastruktur perairan belum bisa dieksekusi.
DPRD Jawa Timur menampung aspirasi para sopir logistik terkait kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi yang mulai diberlakukan pemerintah pusat. Kebijakan ini dinilai berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang di lapangan. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, menyatakan pihaknya memahami berbagai keluhan yang disampaikan sopir, terutama terkait pembatasan volume pembelian BBM dan penerapan sistem QR Code yang dianggap menyulitkan.