Proses dugaan pencatutan nama Kapolres Bojonegoro, AKBP Wahyu Sri Bintoro untuk meloloskan calon perangkat desa terus berjalan. Pasalnya ada beberapa orang yang menemui Universitas Negeri Semarang (Unnes).
Dengan semakin dekatnya proses ujian pengisian perangkat desa, Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro menilai proses tersebut semakin rusuh dan gaduh. Terbukti, ada beberapa oknum yang mendatangi Universitas Semarang (Unnes) yang diduga berniat melobi hasil seleksi.
Santernya isu yang menyatakan adanya celah untuk melakukan kecurangan pada pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro tahun 2017, membuat Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro memberlakukan pengamanan khusus.
Setelah melalui berbagai tahapan, akhirnya dari enam perguruan tinggi, dipastikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) ditunjuk menjadi pihak ketiga dalam pelaksanaan rekruitmen perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro.
Menanggapi isu kecurangan pengisian perangkat desa, Bupati Bojonegoro Suyoto, menjamin tidak akan ada kecurangan. Pemkab akan memantau proses pengisian perangkat desa mulai dari penyerahan berkas sampai hasil tes seleksi.
Pelaksanaan pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran dalam penerapannya. Sehingga untuk meminimalisir kecurangan dan pelanggaran, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 'Kinasih' membuka pos pengaduan terkait rekrutmen perangkat desa serentak tersebut.
Pemohon ligalisir data diri kependudukan seperti akte, ktp, dan KK untuk syarat pencalonan perangkat desa terus membludak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disducapil). Meski belum jam buka, antrean pemohon sudah berjubel.
Rencana pemberlakuan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Bojonegoro masih menunggu blangko dari pemerintah pusat.
Hingga saat ini, Jumat (4/8/2017) pagi, pemohon data kependudukan maupun legalisir di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bojonegoro, masih terpantau ramai.
Banyaknya pemohon legalisir data kependudukan baik Akta Lahir, KTP, maupun KK di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bojonegoro, membuat petugas di dinas tersebut kuwalahan.