Setelah melalui berbagai tahapan seleksi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro. Akhirnya Bupati Bojonegoro menunjuk Edi Susanto untuk menjabat kursi orang nomor tiga di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro itu.
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pencabutan beberapa Perda di Jawa Timur. Juru Bicara Fraksi Demokrat, M. Arbayanto, mengapresiasi urgensi pencabutan lima Perda yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kewenangan daerah.
Fraksi Partai Gerindra memberikan tanggapan atas pendapat Gubernur Jawa Timur mengenai rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pencabutan beberapa Perda Provinsi Jawa Timur. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Bima Rafsanjani Rafid, menyatakan pentingnya pencabutan Perda terkait kewenangan yang telah beralih ke pemerintah pusat. Namun, Fraksi Gerindra menyoroti pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Timur menyatakan dukungannya terhadap pencabutan enam Peraturan Daerah (Perda) yang dinilai sudah tidak relevan. Namun, Fraksi PDIP memiliki pandangan berbeda dengan Gubernur terkait status Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bandara Abdulrachman Saleh Malang.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Timur menanggapi Pendapat Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur. Fraksi PKB secara umum menyambut baik langkah penyederhanaan regulasi melalui metode omnibus untuk mencabut enam perda sekaligus.
Soratan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait dengan rendahnya serapan anggaran di APBD Bojonegoro ditanggapi serius oleh jajaran DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Usai proses pengambilan api abadi dari Kayangan Api yang berada di Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Obor api abadi disemayamkan di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Minggu (19/10/2025) petang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro resmi membentuk lembaga baru bernama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Hal ini, merupakan komitmen pemerintah untuk menentukan kebijakan berdasarkan riset dan data yang mendalam.
Angka pernikahan anak di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi hingga tahun 2025 ini. Untuk menekan pernikahan anak dibawah umur ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan melonjaknya angka tersebut.
Komitmen bersama dalam upaya pencegahan kekerasan dan pernikahan usia anak menjadi tanggungjawab bersama. Untuk itu, Pemkab Bojonegoro menggelar penandatanganan komitmen bersama lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan lembaga Pendidikan. Kegiatan digelar di ruang Angling Dharma Lantai 2 gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (7/10/2025).