Agar tetap tumbuh dan berkembang baik, tolerasi dan keberagaman harus terus ditanamkan sejak dini pada masyarakat. Terutama pada skala terkecil, yakni keluarga.
Lasuri kembali menakhodai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Bojonegoro. Penunjukan Lasuri, diberikan pada saat Musyawarah Daerah (Musda) VI PAN Bojonegoro, Sabtu (29/11/2025).
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro menyatakan penolakan keras terhadap rencana penggantian nama masjid wisata religi yang berada di Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro.
Kabupaten Bojonegoro akhirnya resmi memiliki Dana Abadi Pendidikan. Hal ini setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Dana Abadi Pendidikan. Dengan anggaran yang ditarget Rp3 triliun, memastikan keberlanjutan pendanaan sektor pendidikan generasi mendatang tetap ada.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp6,5 triliun.
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bojonegoro tahun 2026 dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) terdapat selisih anggaran hampir Rp1 Triliun, tepatnya Rp926 miliar.
Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ro’aitu Nafif Laha, menyatakan pihaknya sependapat dengan urgensi Gubernur dalam mengakomodasi isu-isu baru yang mempengaruhi ketenteraman masyarakat.
raksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Juru Bicara Fraksi PAN, Moch. Aziz, menyatakan apresiasinya karena gubernur sependapat dengan latar belakang serta ruang lingkup perubahan Perda.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas pendapat Gubernur terkait Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan serta Petambak Garam. Juru Bicara Fraksi PKS, Harisandi Savari, mengatakan pihaknya sejalan dengan sebagian besar masukan gubernur, terutama terkait pentingnya partisipasi masyarakat.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Timur menyampaikan tanggapan resmi atas Pendapat Gubernur terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.