Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro tidak ingin berhenti sebatas produk hukum. DPRD Bojonegoro mendorong agar perda tersebut benar-benar diterapkan hingga ke tingkat desa, lingkungan, dan keluarga.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong keterlibatan lintas sektor dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Langkah tersebut diperkuat melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Desa Karangsono, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, mulai menyiapkan regulasi khusus untuk memperkuat pencegahan perkawinan anak. Melalui workshop penyusunan Peraturan Desa (Perdes), pemerintah desa bersama masyarakat menargetkan terwujudnya Desa Karangsono dengan nol kasus perkawinan anak.
Upaya mencegah kekerasan dan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro diperkuat hingga tingkat desa. Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro melalui Program Inklusi menggelar pertemuan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perkawinan Anak (Satgas PPKPA).
Upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur memasuki tahap akhir. Komisi E DPRD Jatim menargetkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas dapat dituntaskan dan disahkan pada Agustus 2026.
Pengembangan industri obat bahan alam di Jawa Timur mendapat dorongan baru setelah DPRD Jatim menyetujui usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Obat Bahan Alam menjadi Raperda inisiatif DPRD. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur pada awal pekan lalu.
Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan kader yang tidak hanya memiliki kepedulian, tetapi juga memahami mekanisme kerja yang jelas. Karena itu, penguatan kapasitas kader perlu dibarengi dengan pemahaman mengenai standar operasional prosedur (SOP).
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak" di Ruang Banmus DPRD Bojonegoro, Kamis (30/7/2026). Kegiatan dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 ini mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, organisasi masyarakat, akademisi, hingga pegiat perlindungan anak untuk menyusun langkah konkret menekan angka kekerasan terhadap anak di Bojonegoro.
Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesempatan yang sama untuk berkembang.
Pemkab Bojonegoro mendorong masjid menjadi pusat pembentukan karakter, iman, dan benteng perlindungan anak. Yakni dengan menggelar kegiatan Pembinaan Standardisasi Masjid menuju Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (23/6/2026).