Reporter: M. Anang Febri
blokBojonegoro.com - Desa Karangsono, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, mulai menyiapkan regulasi khusus untuk memperkuat pencegahan perkawinan anak. Melalui workshop penyusunan Peraturan Desa (Perdes), pemerintah desa bersama masyarakat menargetkan terwujudnya Desa Karangsono dengan nol kasus perkawinan anak.
Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Bojonegoro melalui Program INKLUSI menggelar Workshop Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Balai Desa Karangsono, pada Senin (22/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Desa Karangsono Sutrisno, Ketua BPD Karangsono, Kepala Dinas P3AKB Bojonegoro dr. Ahmad Hernowo Wahyutomo, M.Kes, jajaran perangkat desa, serta perwakilan pemuda dan masyarakat.
Kepala Desa Karangsono Sutrisno mengatakan, Perdes yang disusun nantinya akan menjadi landasan sekaligus acuan bersama bagi masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus perkawinan anak di desa.
"Perdes ini nantinya akan menjadi landasan dan acuan bersama bagi masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus perkawinan anak yang ada di desa," ungkap Sutrisno.
Senada, BPD Karangsono berharap regulasi tersebut dapat memperkuat komitmen desa untuk mewujudkan target nol kasus perkawinan anak.
Koordinator Program INKLUSI, Ina Afrina Faiqotun Nisa, menjelaskan workshop tersebut merupakan tahapan kedua setelah sebelumnya dilakukan brainstorming mengenai isu perkawinan anak di Desa Karangsono.
Menurut Ina, Desa Karangsono dipilih karena Kecamatan Dander masih termasuk wilayah dengan angka perkawinan anak yang cukup tinggi. Namun, terdapat perkembangan positif setelah program pendampingan dilakukan.
Ia menyebut Ketua BPD Karangsono menyampaikan bahwa sebelumnya sempat terdapat dua kasus perkawinan anak di desa tersebut. Setelah mendapatkan pendampingan melalui Program INKLUSI, saat ini kasus tersebut berhasil ditekan menjadi nol.
Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Bojonegoro dr. Ahmad Hernowo Wahyutomo, M.Kes, menyambut baik inisiatif Desa Karangsono dalam menyusun Perdes pencegahan perkawinan anak. Ia berharap regulasi tersebut dapat segera diselesaikan dan menjadi contoh bagi desa-desa lain di Kabupaten Bojonegoro.
"Angka pernikahan anak di Bojonegoro masih cukup tinggi, hampir setiap desa ada. Dampaknya bisa ke jumlah anak putus sekolah yang hampir menyentuh 6.000 anak. Dengan adanya Perdes, upaya promotif dan preventif bisa dijalankan juga," papar Hernowo.
Hernowo juga menekankan pentingnya keterlibatan lingkungan dan orang tua dalam mencegah perkawinan anak. Menurutnya, masyarakat perlu peka jika mulai muncul tanda-tanda yang mengarah pada perkawinan anak.
Selain itu, ia mendorong orang tua dan lingkungan sekitar untuk terus memberikan motivasi kepada remaja agar tetap melanjutkan pendidikan.
Dalam sesi materi yang dipandu Endah Susilorini, S.KM, M.Kes, peserta turut memberikan sejumlah masukan untuk memperkuat substansi Perdes. Salah satunya disampaikan tokoh agama, Malkan, yang mengusulkan agar sosialisasi Perdes nantinya dapat dilakukan melalui organisasi kepemudaan.
Menurut Malkan, pendekatan melalui organisasi kepemudaan dinilai penting karena anak muda cenderung lebih mudah menerima arahan dari senior atau tokoh yang mereka kenal di lingkungan organisasi.
Selanjutnya, draft Perdes akan dikirim kepada pemerintah desa untuk dibahas oleh tim penyusun. Setelah itu, rancangan regulasi tersebut akan kembali disosialisasikan melalui konsultasi publik dengan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat. [feb/mad]
