Reporter: Rizki Nur Diansyah
blokBojonegoro.com – Kehadiran satuan TNI baru di Kabupaten Bojonegoro, turut diikuti dengan alokasi anggaran yang cukup besar. Pada 2026, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengalokasikan sekitar Rp426 miliar untuk belanja pegawai dan operasional satuan TNI baru di wilayah tersebut.
Satuan baru tersebut, yakni Batalyon Infanteri (Yonif) 885/Belibis Putih dan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP) 33/Naga Sesha yang berada di Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro.
Anggaran ratusan miliar itu, dialokasikan untuk belanja pegawai dan operasional. Anggaran tersebut disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, yang merupakan instansi di bawah Kementerian Keuangan. KPPN Bojonegoro sendiri memiliki wilayah kerja yang mencakup Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan.
Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Sukarno mengungkapkan, realisasi anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hingga Agustus 2026 telah mencapai sekitar Rp216 miliar.
"Anggaran itu (Rp426 miliar) hanya untuk belanja pegawai dan operasional. Sedangkan untuk pembangunan gedung, dibayar langsung dari Jakarta," ungkap Teguh, Jumat (11/9/2026).
Dengan realisasi tersebut, penyerapan anggaran Kementerian Pertahanan hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 50 persen dari total pagu Rp426 miliar.
Disisi lain, besarnya alokasi anggaran untuk satuan TNI baru di Bojonegoro menjadi sorotan, sebab nilainya tercatat lebih tinggi dibandingkan anggaran Polri yang disalurkan melalui KPPN Bojonegoro.
Berdasarkan data KPPN Bojonegoro, anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada 2026 mencapai Rp274 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan di dua wilayah, yakni Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan.
Hingga Agustus 2026, realisasi anggaran Polri telah mencapai Rp188 miliar, atau sekitar 69 persen dari total pagu.
"Anggaran untuk Kepolisian RI sudah terealisasi Rp188 miliar untuk dua kabupaten, atau terserap 69 persen dari pagu," beber Teguh.
Jika dibandingkan, pagu Kementerian Pertahanan yang disalurkan melalui KPPN Bojonegoro mencapai Rp426 miliar, atau sekitar Rp152 miliar lebih besar dibandingkan pagu Polri sebesar Rp274 miliar.
Namun, angka tersebut tidak mencakup anggaran Kodim, karena pembiayaan Kodim tidak disalurkan melalui KPPN Bojonegoro.
Selain Kementerian Pertahanan dan Polri, KPPN Bojonegoro juga menyalurkan anggaran untuk membiayai gaji serta operasional sejumlah kementerian dan lembaga negara vertikal di wilayah Bojonegoro dan Lamongan.
Lembaga-lembaga tersebut merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, di antaranya Kementerian Agama, Mahkamah Agung, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya. [riz/mad]
