Reporter: Rizki Nurdiansyah
blokBojonegoro.com - Kurang lebih 30 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III yang diselenggarakan di Ruang Angling dharma lt.2 Pemkab Bojonegoro, Jumat (11/09/2026).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah mengikuti rangkaian pelatihan. Ia menekankan bahwa pengembangan kompetensi dan jenjang karier aparatur bukan sekadar proses administratif, tetapi bagian penting dalam mempersiapkan aparatur untuk menerima amanah dan tanggung jawab yang lebih besar.
Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki komitmen, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan berpikir yang baik, khususnya ketika mengambil keputusan. “Ketika mengambil keputusan, emosionalnya harus dikesampingkan. Temperamen boleh ada, tetapi ketika keputusan itu dilakukan, jangan sampai emosi yang mengendalikan. Yang dibutuhkan adalah sehat jiwa dan sehat pikir,” ujarnya.
Nurul Azizah juga mengajak para peserta untuk bekerja dengan semangat dan hati. Menurutnya, aparatur pemerintah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas, tetapi harus mampu memberikan kontribusi dan menyelesaikan persoalan masyarakat secara nyata. Ia juga mengingatkan pentingnya penggunaan data dalam menjalankan pemerintahan. Ketersediaan data yang baik menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan.
Selain kemampuan administratif, Nurul Azizah meminta para pejabat memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat. Pemerintah, kata dia, harus mampu melihat persoalan secara langsung, termasuk ketika masyarakat menghadapi kebutuhan dasar seperti kesulitan mendapatkan air bersih.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pengajaran dan Kompetensi BPSDM Provinsi Jawa Timur Heru Chaerussalaeh yang mewakili Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur mengatakan, tahap terpenting dari pelatihan justru dimulai ketika para peserta kembali ke instansi masing-masing dan menerapkan kompetensi, inovasi, serta aksi perubahan yang telah dirancang selama pelatihan.
Ia menekankan, aksi perubahan yang telah disusun jangan berhenti sebagai tugas pelatihan maupun kegiatan seremonial. Aksi tersebut harus terus dikembangkan sehingga mampu menjadi bagian dari gerakan perbaikan di lingkungan kerja.
“Pelatihan kepemimpinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan perjalanan transformasi diri. Bapak-Ibu telah dibekali kompetensi kepemimpinan untuk menjalankan peran sebagai penggerak perubahan di unit kerja masing-masing,” jelasnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi digital, meningkatnya ekspektasi masyarakat, serta tuntutan efisiensi birokrasi membuat tantangan pemerintahan semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut pemimpin birokrasi untuk mampu beradaptasi, berkolaborasi, dan mendorong perubahan. [riz/mad]
