Upaya mencegah kekerasan dan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro diperkuat hingga tingkat desa. Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro melalui Program Inklusi menggelar pertemuan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perkawinan Anak (Satgas PPKPA).
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak" di Ruang Banmus DPRD Bojonegoro, Kamis (30/7/2026). Kegiatan dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 ini mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, organisasi masyarakat, akademisi, hingga pegiat perlindungan anak untuk menyusun langkah konkret menekan angka kekerasan terhadap anak di Bojonegoro.
Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesempatan yang sama untuk berkembang.
Kebijakan pemerintah yang membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap sejumlah platform digital berisiko tinggi mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari legislatif hingga pegiat perlindungan anak.
Angka pernikahan anak di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi hingga tahun 2025 ini. Untuk menekan pernikahan anak dibawah umur ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan melonjaknya angka tersebut.