Upaya mencegah perkawinan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, tenaga kesehatan hingga lembaga pelayanan masyarakat. Untuk memperkuat langkah tersebut, Program INKLUSI Pimpinan Daerah (PDA) 'Aisyiyah Bojonegoro menghadirkan layanan terpadu pencegahan dan penanganan perkawinan anak di Pendopo Kantor Kecamatan Dander, pada Senin (26/10/2026).
Perlindungan dan pemenuhan hak anak membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memperkuat pemahaman dunia usaha, media massa, lembaga masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan melalui Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA), Kamis (8/10/2026).
Pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro tidak ingin berhenti sebatas produk hukum. DPRD Bojonegoro mendorong agar perda tersebut benar-benar diterapkan hingga ke tingkat desa, lingkungan, dan keluarga.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mendorong keterlibatan lintas sektor dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Langkah tersebut diperkuat melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).
Desa Karangsono, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, mulai menyiapkan regulasi khusus untuk memperkuat pencegahan perkawinan anak. Melalui workshop penyusunan Peraturan Desa (Perdes), pemerintah desa bersama masyarakat menargetkan terwujudnya Desa Karangsono dengan nol kasus perkawinan anak.
Upaya mencegah kekerasan dan perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro diperkuat hingga tingkat desa. Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Bojonegoro melalui Program Inklusi menggelar pertemuan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan Perkawinan Anak (Satgas PPKPA).
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bojonegoro menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Anak" di Ruang Banmus DPRD Bojonegoro, Kamis (30/7/2026). Kegiatan dalam rangka Hari Anak Nasional ke-42 ini mempertemukan pemerintah daerah, DPRD, organisasi masyarakat, akademisi, hingga pegiat perlindungan anak untuk menyusun langkah konkret menekan angka kekerasan terhadap anak di Bojonegoro.
Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesempatan yang sama untuk berkembang.
Kebijakan pemerintah yang membatasi akses anak di bawah usia 16 tahun terhadap sejumlah platform digital berisiko tinggi mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari legislatif hingga pegiat perlindungan anak.
Angka pernikahan anak di Kabupaten Bojonegoro masih tinggi hingga tahun 2025 ini. Untuk menekan pernikahan anak dibawah umur ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pencegahan melonjaknya angka tersebut.