FGD HAN 2026, Giri Foundation Ajak Pemangku Kebijakan Prioritaskan Penanganan Anak Tidak Sekolah

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 menjadi momentum untuk kembali mengingatkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesempatan yang sama untuk berkembang.

Berangkat dari semangat tersebut, Giri Foundation menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Mewujudkan Masa Depan Anak Bojonegoro melalui Kolaborasi Lintas Sektor" di EJSC Bakorwil Bojonegoro (East Java Super Corridor). Forum ini menjadi ruang bersama untuk membahas berbagai persoalan anak yang masih menjadi tantangan di Kabupaten Bojonegoro.

FGD diikuti 30 peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB), Kementerian Agama, akademisi perguruan tinggi, perangkat daerah terkait, organisasi kemahasiswaan, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga swadaya masyarakat (NGO).

Seluruh peserta bersama-sama mengidentifikasi akar persoalan, menyusun rekomendasi, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada anak, khususnya mereka yang kehilangan akses terhadap pendidikan.

Dalam forum tersebut terungkap bahwa Kabupaten Bojonegoro masih memiliki 4.143 Anak Tidak Sekolah (ATS) serta 325 kasus pernikahan dini sepanjang 2025. Data tersebut menjadi pengingat bahwa masih banyak anak di Bojonegoro yang belum menikmati hak dasar untuk memperoleh pendidikan secara layak.

Direktur Giri Foundation, Rian Adi Kurniawan, menegaskan tingginya angka Anak Tidak Sekolah harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan. Menurutnya, angka ATS dan kasus pernikahan dini bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata anak-anak Bojonegoro yang belum sepenuhnya memperoleh hak atas pendidikan.

"Persoalan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan keberpihakan kebijakan, sinergi lintas sektor, serta pengalokasian program yang benar-benar menyentuh akar permasalahan," ungkapnya.

Rian menambahkan, tantangan tersebut muncul di tengah besarnya kapasitas fiskal yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro. Sebagai salah satu daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar di Jawa Timur, Bojonegoro dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia, khususnya melalui sektor pendidikan dan perlindungan anak.

Menurutnya, besarnya APBD dapat menjadi modal penting untuk memperluas program pendidikan, meningkatkan akses layanan bagi kelompok rentan, memperkuat pendidikan inklusif, serta menghadirkan intervensi yang tepat sasaran bagi anak-anak yang putus sekolah.

Melalui forum tersebut, Giri Foundation mengajak seluruh pemangku kebijakan menempatkan persoalan Anak Tidak Sekolah sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

"Investasi pada pendidikan bukan sekadar pengeluaran anggaran, melainkan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Bojonegoro di masa depan. Penanganan ATS diharapkan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang terintegrasi, mulai dari proses pendataan, pencegahan, pendampingan keluarga, hingga pengembalian anak ke bangku pendidikan," lanjut pria asal Kecamatan Sumberrejo tersebut.

Melalui rekomendasi yang dihasilkan dalam FGD ini, Giri Foundation berharap seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat kolaborasi untuk menekan angka Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Bojonegoro.

Dengan komitmen bersama, Bojonegoro diharapkan tidak hanya dikenal sebagai daerah dengan kapasitas fiskal yang besar, tetapi juga sebagai daerah yang mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada anak serta memastikan tidak ada satu pun anak kehilangan hak atas pendidikan, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik. [feb/mad]