Kader DPD Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro, Ali Mustofa ingin mendapatkan rekomendasi DPP Partai Nasdem. Sehingga, Sekretaris DPD Partai Nasdem yang memiliki popularitas tinggi itu mendaftar ke partainya sendiri di kantor Nasdem setempat, Sabtu (22/7/2017).
Moment penerimaan mahasiswa baru selalu menjadi berkah bagi penjualan elektronik tak terkecuali di Kabupaten Bojonegoro. Penjualan laptop mengalami peningkatan drastis, belasan orang tua datang untuk membelikan anaknya.
Jelang rekrutmen perangakat desa serentak yang akan digelar Kabupaten Bojonegoro, masyarakat ramai-ramai menyiapkan segala perlengkapan administrasi agar bisa lolos untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Salah satu persyaratan yang harus disertakan adalah sertifikat menguasai information technology (IT) seperti bisa mengoperasikan komputer.
Tim rekrutmen perangkat desa tidak dapat menggunakan dana dengan seenaknya. Pasalnya dalam proses seleksi biaya dibatasi Rp15 juta, yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa dengan menggunakan dana APBDes setempat masing-masing.
Lesunya minat investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) telah berdampak terhadap menurunnya aktivitas eksplorasi. Dampaknya bukan hanya dirasakan dari sisi pemasukan negara, lebih jauh dampaknya justru lebih terasa pada sisi ekonomi makro nasional.
Bagi lulusan SMA/SMK/MA yang ingin bersaing di dunia kerja sehabis kuliah dan bermanfaat bagi masyarakat, Kampus Ungu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Husada (STIKes ICsada) Bojonegoro adalah tujuan yang tepat. Sebab, daya saing lulusan Kampus Ungu tidak diragukan lagi.
Pasca pengesahan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang perangkat desa, persaingan warga menduduki jabatan tersebut akan terjadi. Pasalnya ribuan perangkat desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro akan segera diisi.
Setelah payung hukum pengisian perangkat desa selesai dibahas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melakukan sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro nomor 1 tahun 2017, tentang perangkat desa dan peraturan bupati Bojonegoro nomor 36 tahun 2017, tentang peraturan pelaksanaan Perda Kabupaten Bojonegoro nomor 1 tahun 2017.
Sejak 1 Januari 2014, Indonesia telah mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), yang merupakan salah satu dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Cikal bakal jaminan kesehatan semesta berawal dari ide yang digagas oleh Menteri Kesehataan Profesor G. A. Siwabessy di tahun 1968. Cita-cita tersebut, mulai diwujudkan oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri membentuk Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 Tahun 2004. Aturan itu kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011, sehingga lahirlah BPJS Kesehatan yang mengelola Program JKN-KIS.
Bagi ibu muda yang mempunyai anak balita dan harus bekerja, memastikan ASI (Air Susu Ibu) tetap tersedia selama mereka bekerja menjadi permasalahan penting. Banyak ibu muda yang harus membawa alat pumping agar tetap bisa memerah air susu mereka selama di kantor.