Persaingan Partai Politik (Parpol) dalam mengaet bakal calon legislatif (bacaleg) untuk merebut kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Setelah Mitroatin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, dan memilih ikut serta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro dan memperoleh suara terbanyak kedua, hingga saat ini kursi Ketua DPRD masih belum juga terisi.
Meskipun Pemilihan Legislatif (Pileg) akan berlangsung pada tahun 2019 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro sudah membuka pendaftaran tanggal 4 sampai 17 Juli 2018. Perlu diingat, bagi mereka yang terlibat kasus korupsi, KPU memastikan tidak boleh daftar pada Pileg tahun 2019.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bojonegoro, me-launching pendaftaran Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) untuk Pemilu Legislatif 2019, Minggu (8/4/2018), di Wapres Cafe Bojonegoro.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Bojonegoro turut mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, dengan cara Sosialisasi Kebijakan Kependukukan dan Pencanangan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).
Setelah menjadi ketua tim transisi, Yayan Rohman dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Sabtu (10/3/2018). Pelantikan yang diikuti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diadakan di rumah dinas Bupati.
Majlis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro menolak eksepsi (keberatan) yang dilakukan tergugat II (Khamim) selaku ketua tim pengisian perangkat desa serentak tingkat kabupaten. Penolakan itu setelah dilakukan putusan sela pada Selasa (6/2/2018) kemarin.
Gugatan yang dilakukan oleh perserta pengisian perangkat desa, Ahmad Bagus Kurniawan kepada tim pengisian perangkat desa kabupaten memasuki tahap putusan. Namun, majlis hakim memberlakukan putusan sela, Selasa (6/2/2018) kemarin.
Dari ratusan desa di Kabupaten Bojonegoro yang melakukan pengisian perangkat pada 2017 lalu, hingga kini masih ada sembilan Kepala Desa (Kades) yang bandel belum melantik perangkat desa terpilih. Sehingga kesembilan kades mendapat kartu kuning atau peringatan kedua dari Bupati Bojonegoro Suyoto.
Mendekati masa jabatan habis Maret 2018 mendatang, Bupati Bojonegoro, Suyoto mengevaluasi seluruh isu strategis di Kota Ledre. Pasalnya banya keluhan dari masyarakat, sehingga perlu disempurnakan untuk kepentingan masyarakat.