Proses pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojobegoro banyak menyisakan perdebatan, bahkan dinilai cacat hukum. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro berencana akan mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2017 tentang perangkat desa.
eskipun proses seleksi pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah masuk tahap akhir, namun kegaduhan masih saja terjadi. Pasca pertemuan bersama di ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (3/11/2017), rencananya legislatif akan memfasilitasi pertemuan dengan pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan tim kabupaten.
Meskipun hasil tes pengisian perangkat desa serentak di Kabupaten Bojonegoro sudah diumumkan, tapi hingga kini pagelaran rekrutmen perangkat desa masih bergejolak. Pasalnya proses pengisian perangkat desa dinilai oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bojonegoro banyak kejanggalan.
Mendapat nilai nol dalam hasil pengisian perangkat desa tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada peserta. Pasalnya para peserta mendapatkan informasi terkait kode soal saat sosialisasi sebelum pelaksanaan ujian perangkat desa serentak.
elalui surat resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 2 November 2017. Dalam nomor surat 005/560/412.050/2017 yang ditandatangani wakil ketua DPRD, Suyuthi, menerima aduan masyarakat terkait perangkat desa.
Pengangkatan perangkat desa terpilih berdasarkan nilai tertinggi peserta, setelah dikoreksi. Termasuk Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) yang mendapatkan nilai tertinggi juga berhak menjabat perangkat desa sesuai formasi yang diikutinya tersebut.
Rencana pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro pasti dilakukan. Namun pihak kepolisian Polres Bojonegoro masih menunggu surat izin dari Gubernur Jawa Timur untuk pemanggilan legislator di Kota Ledre tersebut.
Seleksi perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro baru saja dilaksanakan, namun hal ini perlu dilakukan pengawalan oleh berbagai pihak agar seluruh hasil yang sudah berjalan melalui mekanisme itu dapat benar-benar berjalan dengan baik. Termasuk seleksi, pengoreksian maupun pengumuman hasil calon yang mendapat nilai tertinggi dalam proses pengisian perangkat desa serentak tersebut.
Beberapa tim desa pengisian perangkat desa di Kabupaten Bojonegoro diperbolehkan membawa pula Lembar Jawaban Kerja (LJK) yang sudah dikoreksi. Hal itu disepakati dalam pertemuan tim desa di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Sabtu (28/10/2017).
Pasca pertemuan di ruang komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jum'at (27/10/2017), ditindak lanjuti dengan pertemuan panitia tim desa. Seluruhnya dihadirkan di pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro, Sabtu (28/10/2017), terkait Lembar Jawaban Kerja (LJK) yang sudah dikoreksi.