Komitmen Kementerian Agama dalam memprioritaskan penyelesaian persoalan gaji dan jenjang karier guru madrasah, khususnya di sektor swasta, ditegaskan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i. Hal ini menjadi bahasan krusial dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI mengenai pembahasan anggaran dan program kerja tahun 2026 di Senayan, kemarin.
Kementerian Agama mengumumkan hasil akhir seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam Database BKN untuk tahun anggaran 2024.
“Pahlawan tanpa tanda jasa†merupakan ungkapan yang disematkan bagi seorang guru, tentu kita tidak asing dengan sebutan itu, karena pahlawan yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa adalah seorang guru. Menjadi guru bukanlah hal yang mudah, seorang guru tentunya akan terkuras baik tenaga maupun pikirannya, segala upayanya dalam mencerdaskan anak-anak bangsa sebagai bukti pengabdian kepada negaranya. Namun gaji ataupun penghargaan yang diberikan kepada guru sangat tidak sepadan, tugas nya sangat banyak namun tidak seimbang dengan gaji yang ia peroleh.
Disahkannya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjadi angin segar banyak kalangan termasuk guru honorer kategori II (K2) yang terus mendorong kejelasan nasib mereka.
Disahkannya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), disambut gembira seluruh PPPK termasuk di Bojonegoro. Namun para honorer K2 di Kota Ledre masih menunggu pemberkasan.
Usai Pelaksanaan Pilkades serentak gelombang III, para anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ikut mengamankan pelaksanaan Pilkades banyak yang bertanya, lantaran honornya belum terbayarkan usai pelaksanaan Pilkades
Nasib honorer kategori II (K2) yang tergabung dalam Paguyuban Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Bojonegoro sampai sekarang ini belum ada kejelasan. Sehingga para guru mendatangi kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro, untuk dibantu kepastian nasibnya ke depan.
Kabar gembira muncul bagi para penyuluh agama Islam non PNS yang berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, karena pada tahun 2019 ini honor yang diterima akan naik jadi Rp1 juta, sebelumnya para penyuluh hanya menerima Rp500 ribu tiap bulan.
Pasca diterbitkannya PP 49 tahun 2018, tentang manajement Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK), membuka sedikit angin segar bagi hononer eks K2. Namun mereka yang tergabung dalam FHK2 Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas berusia 35 tahun keatas belum merasa diuntungkan.
Upaya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro memperjuangan nasib K2, termasuk melakukan kontrol terkait pelaksanaan CPNS 2018 di Kota Ledre terus dilakukan. Sehingga Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) dimungkinkan akan mengevaluasi permasalahan yang terjadi di daerah-daerah.