Category : Tag: Kebijakan

Pansel Dewan Pendidikan Bojonegoro Wawancarai 45 Kandidat, Hasil Segera Disetor ke Bupati

Proses seleksi anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro terus berjalan dan kini memasuki tahap wawancara. Dari total 48 pendaftar, sebanyak 45 peserta dinyatakan lolos verifikasi berkas dan berhak mengikuti tahapan lanjutan yang digelar selama dua hari.

Pertamina Patra Niaga, Korlantas, dan BPH Migas Perkuat Sinergi, Subsidi BBM Didorong Lebih Tepat Sasaran

Pertamina Patra Niaga bersama pemerintah memperkuat komitmen memastikan penyaluran energi subsidi tepat sasaran melalui kolaborasi strategis dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Komitmen ini ditegaskan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama pada Rabu 22/04/2026 lalu.

Desa Cinta Statistik di Bojonegoro

Inilah 3 Desa CANTIK di Bojonegoro Tahun 2026

Ada tiga desa di Kabupaten Bojonegoro resmi menyandang Desa Cinta Statistik (CANTIK) di tahun 2026. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada saat rangkaian acara Pencanangan Desa CANTIK (Cinta Statistik) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (15/4/2026) di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro.

Desa Cinta Statistik di Bojonegoro

Canangkan Desa CANTIK, Pemkab Bojonegoro Dorong Terus Inovasi Jawab Tantangan Global

Pemkab Bojonegoro menggelar acara Pencanangan Desa CANTIK (Cinta Statistik) Kabupaten Bojonegoro, Rabu (15/4/2026) di Ruang Angling Dharma, gedung Pemkab Bojonegoro. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mendorong untuk selalu meningkatkan desa unggulan agar bisa menjawab tantangan global.

Komisi D DPRD Jatim Ingatkan WFH Jangan Ganggu Layanan Teknis dan Operasional

Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Diana AV Sasa, memberikan catatan kritis terhadap kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diumumkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Diana menyatakan mendukung semangat efisiensi energi yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Namun, ia mengingatkan agar penerapannya tidak dilakukan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Komisi E DPRD Jatim Minta Pendidikan dan Kesehatan Dikecualikan dari WFH

Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengecualikan sektor pelayanan dasar dari kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebijakan tersebut merupakan inisiatif Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya efisiensi energi di tengah fluktuasi harga global serta tindak lanjut atas instruksi pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Jatim Ingatkan WFH ASN Jangan Sekadar Simbolik

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyoroti efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, kebijakan tersebut patut diapresiasi sebagai langkah adaptif di tengah ancaman krisis energi global. Sri Wahyuni menilai, respons Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunjukkan kepekaan pemerintah daerah terhadap isu strategis yang sedang berkembang.

Menko PMK Tegaskan Sekolah Tetap Tatap Muka, Daring Belum Jadi Urgensi

Pemerintah memastikan wacana pembelajaran daring bagi siswa sekolah di tengah situasi krisis global batal diterapkan. Kegiatan belajar mengajar tetap diutamakan berlangsung secara tatap muka atau luring agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Reformasi Pendidikan Digenjot, Prabowo Ingin 300 Ribu Sekolah Diperbaiki

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong reformasi besar di sektor pendidikan, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga transformasi sistem pembelajaran berbasis digital. Pemerintah menargetkan renovasi hingga 300 ribu sekolah dalam lima tahun ke depan. Program tersebut akan dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari percepatan peningkatan kualitas pendidikan nasional.