Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) capai 3,70% per 2018 hingga 2019. Akan tetapi secara presentase turun dari 4,19% di tahun 2018 menjadi 3,70% pada tahun 2019, atau menurun 0,49 %.
erdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. Selama tahun 2018 hingga 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro mengalami trend turun, berkurang sebanyak 9,30 ribu jiwa.
Sebanyak 351 juta uang hasil zakat atau hasil untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Kemenag Bojonegoro, pada 6 bulan ini yakni periode Januari hingga Juli 2019 telah disalurkan kepada yang berhak menerima zakat dan yang membutuhkannya.
Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jawa Timur, menyerahkan Program Penanggulangan Feminisasi di 3 Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.
Penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur menjadi fokus perhatian Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa lima tahun ke depan. Fokus itu menjadi prioritas khusunya di pedesaan, lantaran dibanding perkotaan kemiskinan paling banyak berada di pedesaan.
Bupati Bojonegoro menghadiri dan memberikan pengarahan dalam Rapat Kerja tentang tugas-tugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Acara yang berlangsung di Ruang Angling Dharma (29/4/2019) ini, juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Pj Sekretariat Daerah, Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappeda, Plt Kepala DPPMD, TKSK 28 Orang dan PKH 220 Orang.
Indeks Keparahan atau P2 dalam data angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir ini cenderung menurun, mulai dari 2015, 2016, 2017, dan 2018. Namun, menurunnya angka itu tidak terlalu signifikan.
Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah mengatakan bahwa angka kemiskinan di Bojonegoro menurun 1,48% pada tahun ini. Pihaknya mencanangkan angka kemiskinan di Kota Ledre turun antara 1,5% hingga 2,5% pertahun.
Sambutan Gubernur Jawa Timur Pakde Karwo dalam serah terima Jabatan Bupati Bojonegoro, Sabtu 29 September 2018, menyatakan bahwa, bupati baru harus fokus mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya. Pendapat ini tidaklah berlebihan, karena isu kemiskinan merupakan isu pertama dalam MDG’s ( Millennium Development Goals), SDG’s ( Sustainable Development Goals) dan menjadi prioritas pertama dalam setiap pembangunan.
Kepala Dinas Sosial, Helmy Elisabeth mengatakan, di tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menganggarkan dana Rp3,1 miliar diperuntukkan guna mengatasi kemiskinan yang ada. Data terpadu dari Kementrian Sosial, ada sebanyak 575.439 masyarakat Kota Ledre yang masih berstatus miskin.