DEN Usulkan Indonesia Bergabung dengan IBSA Bangun Arsitektur Perdagangan Bersih

Reporter: M. Anang Febri

blokBojonegoro.com - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, mengusulkan agar Indonesia menjajaki kerja sama yang lebih erat dengan kelompok IBSA (India, Brasil, dan Afrika Selatan) guna membangun arsitektur perdagangan bersih dan rantai pasok teknologi energi bersih.

Usulan tersebut disampaikan Satya dalam forum yang diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bekerja sama dengan ORF America. Forum itu juga dihadiri Duta Besar India untuk Indonesia, H.E. Sandeep Chakravorty, serta Duta Besar Brasil untuk Indonesia, H.E. George Monteiro Prata.

Dalam paparannya, Satya menegaskan Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional. Regulasi tersebut menjadi peta jalan menuju ketahanan energi sekaligus dekarbonisasi nasional.

Melalui kebijakan tersebut, Indonesia menargetkan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mencapai 19-23 persen pada 2030 dan meningkat menjadi 70-72 persen pada 2060. Pemerintah juga menargetkan puncak emisi pada 2035, menurunkan emisi hingga 129 juta ton setara CO₂, serta mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan memaksimalkan pemanfaatan EBT, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengoptimalkan gas alam sebagai energi transisi, serta mempersiapkan pemanfaatan energi nuklir sebagai bagian dari bauran energi masa depan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga mengatur dukungan pembiayaan melalui APBN, APBD, investasi swasta, dan pendanaan internasional. Pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi BUMN dan badan usaha lainnya, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta meningkatkan diplomasi dan kerja sama energi internasional.

Menurut Satya, target ambisius tersebut tidak mungkin dicapai tanpa kolaborasi internasional.

"Kita tidak dapat membangun rantai pasok, mengamankan mineral kritis, atau mengembangkan teknologi yang diperlukan tanpa kemitraan lintas batas yang kuat. Karena itu, inisiatif IBSA+Indonesia bukan sekadar wacana akademis, tetapi merupakan kebutuhan nyata untuk mendukung pelaksanaan kebijakan nasional," ungkapnya.

Satya menilai model Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang hanya berfokus pada tarif sudah tidak lagi memadai. Mengacu pada berbagai kajian OECD, IISD, dan jurnal Resources Policy, ia mengusulkan pembangunan "Arsitektur Perdagangan Bersih dan Rantai Pasok" yang bertumpu pada empat pilar utama.

Pilar pertama adalah interoperabilitas regulasi. Menurutnya, negara-negara anggota perlu menyepakati definisi mineral kritis, menyelaraskan standar ESG (Environmental, Social, and Governance), membangun sistem sertifikasi bersama, serta mengembangkan sistem ketertelusuran (traceability) yang saling terhubung untuk meningkatkan kepercayaan dalam perdagangan bersih.

Pilar kedua adalah koordinasi industri strategis. Satya menilai Indonesia, India, Brasil, dan Afrika Selatan memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Indonesia merupakan produsen dan pengolah nikel utama, Afrika Selatan unggul dalam logam kelompok platina dan mangan, Brasil memiliki cadangan litium dan tanah jarang, sedangkan India memiliki kapasitas manufaktur besar serta pasar yang terus berkembang.

"Kombinasi tersebut dapat membentuk koridor teknologi bersih regional yang kuat dan berdaya saing," katanya.

Pilar ketiga adalah penciptaan pasar kolektif. Menurut Satya, kerja sama dalam pengadaan bersama dan agregasi permintaan akan memberikan kepastian pasar bagi investasi di sektor hidrogen hijau, baterai, dan kendaraan listrik, sehingga mampu menurunkan risiko investasi dan mempercepat industrialisasi negara-negara Global Selatan.

Sementara itu, pilar keempat adalah membangun respons kolektif terhadap berbagai kebijakan perdagangan global, seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa dan persyaratan ESG yang semakin ketat. Melalui harmonisasi akuntansi karbon, verifikasi ESG, dan pengakuan bersama atas sistem kepatuhan, biaya administrasi industri dapat ditekan sekaligus memperkuat posisi tawar negara-negara anggota.

Satya menegaskan Indonesia siap menjadi mitra proaktif dalam kerja sama tersebut.

"Arah kebijakan kita telah ditetapkan, target kita mengikat secara hukum, dan komitmen kita tidak tergoyahkan. Sudah saatnya negara-negara Global Selatan tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi negara maju, tetapi menjadi arsitek masa depan industri teknologi bersih yang tangguh, transparan, dan berkelanjutan," pungkasnya. [feb/mad]