Krisis Air Bersih Berulang, PMII Bojonegoro Minta Pemkab Tak Hanya Andalkan Dropping Air

Reporter: Rizki Nur Diansyah

blokBojonegoro.com – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro menilai penanganan yang selama ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro dalam mengatasi kekeringan air bersih melalui dropping air belum mampu menjawab persoalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Ketua Umum (Ketum) PC PMII Bojonegoro, Anggun Sofia Ardila, mengungkapkan bantuan air bersih yang diberikan pemerintah merupakan langkah penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat kondisi darurat. Namun, menurutnya, persoalan kekeringan tidak bisa terus diselesaikan dengan pola yang sama setiap tahun.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, pada 2025 telah disalurkan 106 tangki air bersih ke 13 desa di 10 kecamatan. Selain itu, BPBD juga melakukan 656 kali distribusi air bersih ke wilayah terdampak kemarau.

Sementara pada 2026, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memetakan sekitar 93 desa yang berpotensi mengalami kekeringan. Beberapa wilayah yang telah menerima bantuan air bersih di antaranya Desa Deru, Wotan, dan Sumberharjo di Kecamatan Sumberejo, Desa Sumberejokidul di Kecamatan Sukosewu, Desa Sugihwaras dan Luwihaji di Kecamatan Ngraho, Desa Nglampin di Kecamatan Ngambon, serta Desa Papringan di Kecamatan Temayang.

“Bantuan air bersih merupakan langkah penting dalam kondisi darurat. Namun, persoalan air tidak boleh terus diselesaikan dengan pola yang sama setiap musim kemarau. Masyarakat membutuhkan kepastian akses air yang berkelanjutan,” ungkap Anggun, Kamis (30/7/2026).

Anggun menjelaskan, Bojonegoro membutuhkan integrasi satu sistem air. Pemerintah perlu memiliki satu peta air yang memuat desa-desa yang memiliki sumber air, besaran debit air, wilayah rawan kekeringan, pengguna air, hingga sistem distribusinya.

“Penyelesaian persoalan air harus berbasis perencanaan jangka panjang, bukan hanya respons ketika masyarakat sudah mengalami krisis,” tegasnya.

PC PMII Bojonegoro, lanjut Anggun, juga mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, organisasi kepemudaan, dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen daerah dalam membangun sistem pengelolaan air yang lebih terintegrasi. 

Menurut Anggun, gagasan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus kontribusi pemikiran, agar Kabupaten Bojonegoro memiliki tata kelola air yang lebih kuat, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“PMII Bojonegoro hadir untuk memperkuat ruang dialog dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mencari solusi terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. [riz/mad]