Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro, Kamis (14/3/2019) siang menerima Suara Suara (SS) untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Surat Suara (SS) Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres dan Cawapres).
Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, baru 4 parpol di Bojonegoro yang sudah mengirimkan daftar nama saksi ke Bawaslu setempat, yakni Partai Demokrat, PAN, Hanura, dan PKS.
Untuk membangun demokrasi dan profesionalisme prajurit, Kodim 0813 Bojonegoro menggelar Pembinaan Netralitas TNI pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, di Gedung Ahmad Yani, Makodim setempat, Selasa (12/3/2019).
Menyikapi kondisi banjir yang terjadi di Wilayah Bojonegoro, khususnya di Kecamatan Ngraho, Padangan, Gayam, Kalitidu, Trucuk, Bojonegoro, Balen, Kanor dan Boureno, Pertamina telah menurunkan tim di lapangan untuk memaksimalkan pasokan BBM dan Elpiji di wilayah tersebut.
Sebelum hari H pencoblosan pada 17 April 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bojonegoro bakal memecah surat suara untuk disimpan di gudang dapil masing-masing.
Dalam rangka Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019, Forum Sekdes Indonesia (Forsekdesi) Kabupaten Bojonegoro, menggelar istighosah kubro dan doa bersama, Senin (18/2/2019).
Hari ini Jumat (15/2/2019), Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Sandiaga Salahudin Uno bertandang ke Kabupaten Bojonegoro.
Jelang Pemilu 2019 berbagai upaya dilakukan untuk memberi pemahaman kepada para calon pemilih. Seperti KPU Bojonegoro bersama Relawan Demokrasi (Relasi) blusukan ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Banjarsari, Trucuk untuk sosialisasi.
Sistem informasi Desa (SID) merupakan proses dan aplikasi yang berbasis komputer, pengelolaan informasi kantor desa yang mendukung administrasi desa. ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bersama Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan (LPTP), mengembangkan program tersebut untuk membantu administrasi dan pembangunan desa.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bojonegoro kian tegas menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) milik peserta Pemilu. Setidaknya 749 APK melanggar ditertibkan selama Januari.