erkait larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS0 yang tidak boleh memakai Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kilogram (Kg) membuat banyak agen masih belum mengetahuinya. Sejumlah agen mengungkapkan belum ada sosilasi terkait hal tersebut. Selain itu agen juga kurang paham betul status dari pembeli tersebut PNS atau bukan.
Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memakai Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kilogram (Kg) terus dihimbau oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Tidak terkecuali oleh Pemkab Bojonegoro.
Bupati Bojonegoro melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk tidak menggunakan elpiji bersubsidi 3 kilogram (Kg). Hal itu disampaikan sekitar 2 tahun lalu, namun hingga saat ini peraturan itu belum jelas realisasinya.
Pasca PT Pertamina (Persero) meminta Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar tidak menggunakan tabung gasLiquefied Petroleum Gas (LPG) berukuran 3 kilogram (Kg), lantaran tabung gas ukuran tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga disubsidi pemerintah. Sehingga penjual LPG di Kota Ledre diminta lebih selektif.
Belakangan ini berbagai daerah di Indonesia sibuk menyosialisasikan dengan surat edaran larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) memakai Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung Ukuran 3 Kilogram (Kg). Terbaru Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melegalkan penjual bensin eceran atau Pertamini yang semakin marak. Aturan baru tersebut saat ini masih dibahas untuk segera diterapkan.
Selain kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipastikan aman sampai akhir tahun. Tabung elpiji bersubsidi kemasan melon juga dipastikan aman. Pasalnya sampai di bulan ini dari total kuota yang dimiliki baru terealisasi sebesar 40 persen otomatis kuota masih sebesar 60 persen.
Warga Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, dikagetkan adanya kejadian kebakaran yang disebabkan akibat kebocoran tabung gas LPG 3 Kg di salah satu rumah warga, Toha (56) Rt 08 Rw 02 desa setempat pukul 08.30 WIB.
Stop kekerasan pada anak menjadi prioritas utama pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2017 di Kabupaten Bojonegoro. Hal itu disimbolkan dengan membubuhkan petisi 5 Jari serta mengukuhkan tanda tangan bersama masyarakat Bojonegoro.
Kasus kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di Kabupaten Bojonegoro, tapi juga ada di beberapa daerah lainnya. Sehingga di Hari anak nasional 2017 ini, lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Bojonegoro menyerukan stop kekerasan pada anak-anak.