Terindikasi Double Job, Pendamping Desa Diminta Memilih
Terindikasi double job, puluhan Pendamping Desa (PD) yang tergabung dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dipanggil.
Terindikasi double job, puluhan Pendamping Desa (PD) yang tergabung dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dipanggil.
Pencarian korban tenggelam di Bengawan Solo oleh Tim Reaksi Cepat dan SAR di Desa Mojorejo, Kecamatan Ngraho belum membuahkan hasil.
Expo dan pasar murah yang digelar Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Rosyid selama empat hari, Senin-Kamis (10-13/7/2017), menyedot animo masyarakat untuk berkunjung ke acara tahunan tersebut.
PT PLN (Persero) Rayon Bojonegoro mengeluarkan surat edaran pemberitahuan pemadaman arus listrik sementara pada Rabu (12/7/2017) di Kecamagan Parengan. Pemadaman listrik akan dilakukan selama kurang lebih 5 jam mulai pukul 09.00-14.00 WIB.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bojonegoro Bangun Sarana (BBS) dianggap Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro, tak produktif. Hal ini disampaikan Ketua Umum Ahmad Syahid, setelah melihat kinerjanya.
Sebanyak 16 anggota Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf ) Indonesia mengunjungi Kabupaten Bojonegoro, Selasa (11/7/2017), untuk mengkaji potensi lokal. Rombongan diterima langsung Bupati, Suyoto, di lantai 7 Gedung Pemkab Bojonegoro.
Dalam audiensi yang dilakukan di ruang Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, tadi siang (11/7/2017). Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan (AMPK) mengajukan empat poin kepada DPRD, terkait KDRT yang menimpa Rodliyyah (37).
Aliansi Masyarakat Pengawas Keadilan (AMPK), yaitu perkumpulan dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Bojinegoro Institute (BI), Ploso Jenar, IDFoS Indonesia,ADEMOS, PMII, GMNI, LPBI NU, dan LBH KINASIH menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) soal kasus KDRT yang menimpa Rodliyyah.
Setelah dibuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri se Kabutaten Bojonegoro, dengan 11 Zona mulai tangga 4-7 Juli 2017, masih ada 31 Sekolah yang belum terpenuhi pagunya.
enjelang pengisian perangkat desa yang kosong pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mematangkan persiapan. Termasuk pemilihan kampus yang ditunjuk menyelenggarakan pengujian perangkat desa.