Setelah dilakukan pembahasan dalam rapat bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro ditetapkan susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bojonegoro, sesuai keputusan DPRD tanggal 15 April 2017.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro turun tangan menanggapi konflik terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sumberagung, Kecamatan Dander. Untuk diketahui, pencalonan salah satu bakal calon kepala desa di Desa Sumberagung dianulir karena kurang memenuhi persyaratan. Hal ini menimbulkan sebuah konflik bagi pendukungnya.
Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) banyak desa yang masih cacat hukum. Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro diminta membuat petunjuk teknis (Juknis) terkait musyawarah tersebut.
Panjangnya jalan dan luasnya daerah Kabupaten Bojonegoro, memerlukan pembangunan jalan memerlukan kombinasi. Pasalnya jalan-jalan di Kota Ledre terbagi beberapa lokasi, seperti jalan lingkungan, jalan kecamatan dan yang lainnya.
Pasca keluarnya surat persetujuan hasil pelaksanaan tender pengadaan Engineering Procurement and Construction (EPC) Gas Processing Facility (GPF) Lapangan Jambaran-Tiung Biru (J-TB) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tidak lama lagi secara formal operator Unitisasi Lapangan Gas JTB, PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC) akan mengumumkan ke publik. Oleh karena itu, berbagai pihak berkomitmen untuk terus melakukan pengawalan.
Tidak adanya aturan terkait Sekretaris Desa (Sekdes) di Kabupaten Bojonegoro yang dijabat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mendesak Pemkab untuk menariknya.
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mendatangi penambang sumur tua Kawengan yang beberapa waktu lalu sempat mengadu dengan wakil rakyat terkait konflik masyarakat penambang dengan pihak KSO dari Pertamina EP Asset 4 Fiel Cepu PT Geo Cepu Indonesia.